DPRD Kota Tasikmalaya Desak Pemkot Isi Jabatan Kosong, Soroti Kerugian Karier PNS

INILAHKORAN.ID -​ Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada mendesak Pemkot Tasikmalaya untuk segera mengisi sejumlah jabatan kepala perangkat daerah yang lama mengalami kekosongan.

Dia menegaskan agar posisi eselon II maupun eselon III yang strategis tidak terus-menerus dibiarkan diisi seorang pelaksana tugas (Plt).

​Menurut Dodo, pembiaran jabatan kosong dalam jangka waktu lama mengandung risiko terburuk yang dapat dinilai sebagai bentuk pembiaran oleh kepala daerah terhadap tata kelola birokrasi.

​"Segera isi jabatannya itu kekosongan. Kekosongan jabatannya ulah terus ku Plt," ujar Dodo, Rabu (11/11/2026).

​Dodo menyoroti, kekosongan jabatan definitif yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga merugikan hak-hak kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) lain yang seharusnya berhak atas pengembangan karier dan promosi jabatan.

​Dia menilai, penunjukan Plt yang diperpanjang secara terus-menerus sering kali melewati batas waktu ketentuan normatif yang berlaku. Padahal, secara regulasi dan teori hukum, masa jabatan seorang Plt memiliki batasan tegas yakni satu kali masa penunjukan dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya, atau maksimal selama enam bulan, sebelum kemudian harus diisi oleh pejabat definitif meskipun dengan orang yang berbeda.

​"Kan waktunya bukan sehari dua hari, 3 bulan, 6 bulan, kosong lagi, perpanjang lagi. Rata-rata sudah lebih dari 3 bulan. Harus diisi, jadi bukan mengganti orang," tegasnya.

​Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, Dodo khawatir banyak pegawai yang memenuhi syarat justru keburu memasuki masa pensiun tanpa sempat menduduki jabatan struktural yang menjadi hak pengembangan karier mereka.

​Selain menghambat mobilitas karier PNS, penunjukan Plt yang terlalu lama juga kerap berujung pada rangkap jabatan. Hal ini dinilai akan menurunkan efektivitas kinerja pejabat bersangkutan karena harus membagi fokus antara tugas pokoknya sebagai kepala definitif dan tanggung jawab tambahan sebagai Plt.

​"Kemudian ini akan tidak fokus kalau jabatan rangkap. Di satu sisi dia sebagai kepala definitif, di sisi lain sebagai Plt itu tidak akan fokus. Pasti salah satu akan terkorbankan," pungkasnya.