Ancaman PHK Menghantui Cimahi, Disnaker Prioritaskan Kelangsungan Usaha
Ancaman PHK membayangi perusahaan di Cimahi akibat tekanan ekonomi global.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakpastian ekonomi global mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yang dalam waktu dekat akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tekanan ekonomi nasional maupun global disebut telah membuat sejumlah perusahaan di Kota Cimahi menghadapi kesulitan, bahkan ada yang mengalami kepailitan. Pemerintah daerah pun berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Asep Jayadi mengatakan, pemerintah berada di posisi tengah untuk menjembatani kepentingan buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ia mengakui kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan bagi dunia usaha. Karena itu, menjaga perusahaan agar tetap beroperasi dan mencegah terjadinya PHK menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Walaupun kondisinya saat ini karena faktor ekonomi global sangat tidak menentu dan akhirnya kurang menguntungkan, di sisi lain kami bertahan untuk mempertahankan pengusaha-pengusaha yang ada di Cimahi ini supaya tetap bisa melaksanakan produksinya," kata Asep, Rabu (18/11/2026).
"Sehingga untuk PHK-PHK ini bisa ditangguhkan atau bahkan tidak terjadi, di mana Cimahi ini kan banyak yang sekarang mengalami perusahaan-perusahaan jatuh pailit karena kondisi ekonomi saat ini secara global," sambungnya.
Menurut Asep, menjaga iklim investasi agar tetap kondusif menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan keberadaan perusahaan di Cimahi. Sebab, apabila perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya dapat meluas terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran.
Untuk itu, pemerintah terus mengawal hubungan industrial antara enam Serikat Buruh, Apindo, dan Pemkot Cimahi agar tetap harmonis, terutama menjelang pembahasan upah minimum.
"Pada 17 November kemarin, diadakan kegiatan konsolidasi serikat buruh dari enam serikat yang ada di Kota Cimahi. Kita kumpul dalam rangka menjaga solidaritas dan kekompakan antara semua serikat yang ada, menyikapi bahwa sebentar lagi ada kegiatan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota," bebernya.
"Artinya, untuk mengusulkan ke tingkat provinsi harus ada keselarasan baik antara serikat dengan pihak pengusaha atau Apindo," imbuhnya.
Terkait tuntutan kenaikan upah yang kerap menjadi dinamika dalam hubungan industrial setiap akhir tahun, Asep menilai perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, pekerja menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui upah yang lebih tinggi. Sementara itu, pengusaha perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan efisiensi biaya operasional, terutama di tengah kondisi pasar yang belum stabil.
"Kalau tuntutan secara pasti dari teman-teman, intinya di mana-mana kita menginginkan upah yang setinggi-tingginya, perusahaan juga mungkin serendah-rendahnya. Namun pemerintah di sini tetap menjaga keseimbangan," tuturnya.
"Saya berharap pekerja-pekerja sejahtera, dan tentunya pengusaha pun juga bisa sukses dalam menjalankan usahanya," sambungnya.
Hingga konsolidasi berakhir, Disnaker Kota Cimahi mencatat belum ada angka tuntutan kenaikan upah secara resmi yang disampaikan aliansi enam serikat buruh tersebut.
Aspirasi pekerja dan formula perhitungan upah selanjutnya akan dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan Kota Cimahi. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi kepada Wali Kota Cimahi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.
"Secara eksplisit tuntutan dari rekan-rekan serikat saya belum dengar secara pasti berapa, namun tentunya ini nanti akan dibahas secara mendalam di Dewan Pengupahan," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

