Babak Baru Nasib Paruh Waktu

KEPASTIAN bekerja jadi hal penting bagi ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Babak Baru Nasib Paruh Waktu
PPPK: Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, menjelaskan kebijakan penataan PPPK paruh waktu, termasuk rencana pengalihan 758 tenaga guru ke pemerintah pusat mulai 2027(Foto: INILAH/MAMAN SUHARMAN)

Oleh: Maman Suharman

Di Kabupaten Cirebon, perubahan kebijakan kini mulai membawa babak baru bagi para tenaga pendidik.Sebanyak 758 guru PPPK paruh waktu direncanakan akan dialihkan pengelolaan kepegawaiannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan mulai 2027.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Perubahan tersebut menyusul hasil pembahasan DPR RI bersama kementerian terkait. Meski demikian, mekanisme teknis pengalihan, termasuk sistem yang akan diterapkan, masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, mengatakan kebijakan pengalihan untuk sementara baru menyasar tenaga guru.

“Pengalihan pengelolaan kepegawaian untuk 758 tenaga guru PPPK paruh waktu direncanakan mulai 2027. Untuk sementara, kebijakan ini baru menyasar tenaga guru dan menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Ade, Minggu (22/11).

Bagi para guru yang selama ini menjalankan tugas di sekolah, perubahan pengelolaan tersebut menjadi bagian dari dinamika kebijakan kepegawaian yang perlu mereka ikuti.

Namun, kepastian mengenai bagaimana sistem pengalihan akan berjalan masih menjadi hal yang ditunggu.

Pemkab Cirebon pun belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah daerah masih menunggu aturan dari pusat agar proses pengalihan tidak menimbulkan persoalan dalam administrasi maupun keberlangsungan tugas para tenaga pendidik.

“Untuk tenaga PPPK paruh waktu di luar sektor pendidikan, sementara ini masih dalam penataan pemerintah daerah. Kami masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk bagaimana mekanisme dan sistem pengalihan tenaga guru tersebut akan diterapkan mulai 2027,” ujar Ade.

Di tengah perubahan kebijakan bagi tenaga guru, Pemkab Cirebon juga telah menuntaskan perpanjangan kontrak kerja bagi 3.477 PPPK paruh waktu.

Langkah tersebut menjadi upaya memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai perangkat daerah.

Perpanjangan kontrak itu memastikan para pegawai tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di instansi masing-masing.

“Perpanjangan kontrak sudah kami selesaikan untuk 3.477 PPPK paruh waktu. Dengan demikian, mereka tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing perangkat daerah,” ucap Ade.

Penyerahan kontrak kerja bagi seluruh pegawai tersebut juga telah rampung dilaksanakan. Sebelumnya, Pemkab Cirebon telah melakukan penataan tenaga PPPK paruh waktu secara bertahap, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama kemampuan keuangan daerah.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan keberlanjutan tenaga non-ASN yang kini telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Menurut Ade, kebijakan terbaru dari pemerintah pusat membuat skema penataan kepegawaian di Kabupaten Cirebon memiliki mekanisme berbeda, terutama bagi tenaga pendidik. Sebanyak 758 guru akan mengikuti skema pengalihan pengelolaan, sedangkan tenaga PPPK paruh waktu lainnya tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Perbedaan skema tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan tenaga pendidik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.

“Perubahan ini menjadi perhatian tersendiri dalam tata kelola kepegawaian daerah. Ini terkait pembagian kewenangan pengelolaan tenaga pendidik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat,” aku Ade.

Pemkab Cirebon selanjutnya akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap proses pengalihan dapat berjalan tertib, sesuai regulasi, sekaligus tidak mengganggu keberlangsungan tugas para guru di sekolah.

“Pada prinsipnya, kami akan mengikuti ketentuan teknis dari pemerintah pusat agar proses pengalihan ini berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya. (bsf)


Editor : Inilahkoran