Bachril Bakri 'Sudutkan' Ponpes Terkait Rendahnya RLS, Dewan Sebut Pemkab Bogor Harusnya Berkolaborasi dengan Kemenag

INILAHKORAN, Bogor - Rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) disebut Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri karena banyaknya siswa yang berhenti sekolah karena lebih memilih masuk atau menjalani peblbdidikan di pondok pesantren.

“Kemungkinan rendahnya RLS karena banyak yang putus sekolah, mereka langsung masuk pondok pesantren,”  Bachril Bakri kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2025.

Ia menuturkan, siswa-siswa dimaksud hanya menjalani sekolah pendidikan agama (pondok pesantren salafi), sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan.

"Pemkab Bogor tetap bakal terus berupaya meningkatkan angka RLS agar lebih baik lagi," tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor  Bambang Widodo Tawekal bertekad akan meningkatkan angka RLS dengan menggencarkan Program Kejar Paket (PKP).

Berdasarkan data dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, terhitung sejak 2022 hingga 2024 mengalami kenaikan yang semula 8,34 menjadi 8,39 tahun.

Menanggapi komentar Penjabat Bupati Bogod Bachril Bakri, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Azwar Anas berpendapat bahwa peran pondok pesantren harusnya diperkuat oleh Pemkab Bogor ditengah terjadinya dekadensi moral atau kondisi nilai moral menurun drastis.

"Pondok pesantren itu harus diperkuat ditengah terjadinya dekadensi moral, mereka penopang ahlak atau penjaga ahlak bangsa," ucap Azwar Anas.

Azwar Anas meminta Pemkab Bogor mencari solusi atas rendahnya angka RLS, seperti menggencarkan atau memberikan akses program PKP ke pondok pesantren salafi.

"Jangan sudutkan pondok pesantren salafi, pendidikan formal dan non formal harus saling menguatkan. Kan bisa ada program PKP, yang bisa menjadi solusi hingga angka RLS bisa meningkat," pintanya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh bersifat terlalu 'feodal', dimana ijasah dilihat sangat penting ketimbang ahlak dan moralitas.

"Bagi saya, ahlak dan moralitas atau adab itu lebih penting ketimbang ilmu, dan pemerintah daerah dan Kementerian Agama harus berkolaborasi untuk mengatasi hal ini," tukasnya.