Berbagi Air Bersih Kala Kemarau Melanda

INILAH, Bandung - Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat mulai meninggalkan jejak. Sumur yang mengering, aliran air yang berkurang, hingga sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi cerita yang mulai dirasakan warga di berbagai daerah

.Di Kabupaten Bandung, warga Kampung Cihonje RW 1 dan RW 2 serta Kampung Bunisakti, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, harus menghadapi keterbatasan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan 15.000 liter air bersih kepada 666 kepala keluarga atau 2.134 jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Diki Sudrajat mengatakan, bantuan tersebut menjadi bentuk respons pemerintah terhadap warga yang terdampak kekeringan.

“Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Bersama Palang Merah Indonesia, kami mendistribusikan 15 ribu liter air bersih bagi 2.134 warga Desa Wargaluyu, Arjasari.

Distribusi menggunakan mobil tangki,” katanya, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut Diki, distribusi air bersih tidak hanya dilakukan di Arjasari. Sejumlah wilayah lain yang memiliki potensi terdampak kekeringan juga menjadi perhatian, seperti Kecamatan Pasirjambu, Rancaekek, Cileunyi, Cimaung, Margaasih, dan Katapang.

Selain bantuan air, BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk memperkuat penanganan jaringan perpipaan air bersih.

Ancaman kekeringan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2026.

Pemerintah Kabupaten Bandung pun telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 300.2.1/ KEP.398-BPBD/2026 yang berlaku sejak 18 Juni hingga 30 September 2026.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur.

Kekeringan membuat warga di sejumlah wilayah selatan kesulitan memperoleh air bersih. BPBD Kabupaten Cianjur mencatat sekitar 14 kecamatan mengalami dampak kemarau dan membutuhkan pasokan air.

Sebanyak 30 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada sekitar 345 kepala keluarga di Kecamatan Agrabinta dan Leles.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira Purnama mengatakan, distribusi air dilakukan sejak dua hari terakhir dengan berbagai tantangan, terutama kondisi medan yang sulit.

Pendistribusian air ke Kecamatan Agrabinta, misalnya, harus mengambil sumber air dari Kantor Cabang Perumdam Sindangbarang yang berjarak sekitar 36 kilometer.

Kondisi tersebut membuat pengiriman hanya dapat dilakukan dua kali dalam sehari.

“Sedangkan sumber air untuk masyarakat di Kecamatan Leles diambil dari sumber air yang tidak jauh dari perkampungan warga dengan medan yang cukup curam sehingga pendistribusian hanya dapat dilakukan maksimal tiga kali,” katanya.

Samudra mengatakan, tidak seluruh permintaan masyarakat dapat langsung dipenuhi karena keterbatasan akses jalan yang tidak semuanya mampu dilalui kendaraan tangki. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi jangka panjang melalui pembangunan pipanisasi maupun sumur bor.

Selama sepekan terakhir, BPBD Cianjur bekerja sama dengan Perumdam Cianjur, Dinas PUTR Cianjur, PMI Cianjur, dan Polres Cianjur dalam mendistribusikan air ke sejumlah titik terdampak.

“Kami menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk menurunkan truk tangki ke 14 kecamatan terdampak mulai dari utara hingga selatan Cianjur, dengan harapan seluruh permintaan dapat terpenuhi guna meringankan beban masyarakat,” katanya.

Menghadapi kondisi kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, masyarakat juga diminta lebih bijak menggunakan air.

Penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti mencuci kendaraan atau menyiram lahan kering, perlu dikurangi.

“Kami juga meminta masyarakat mencegah terjadinya kebakaran lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung sembarangan selama musim kemarau,” katanya.

Persoalan ketersediaan air tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemerintah pusat juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan water farming yang mengatur kewajiban setiap pihak yang mengambil air tanah untuk mengembalikan air ke dalam tanah melalui mekanisme tertentu.

Menurut Jumhur, pembayaran retribusi air tanah kepada pemerintah daerah belum cukup untuk menjaga keberlanjutan cadangan air karena belum secara langsung mendukung pemulihan sumber daya air.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah penurunan muka tanah, kekeringan lapisan air tanah, serta kerusakan ekosistem perairan.

Pemulihan air tanah nantinya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan biopori dengan spesifikasi tertentu maupun penanaman pohon yang sesuai dengan volume air yang dimanfaatkan.

Jumhur menegaskan, kebijakan water farming akan berlaku bagi seluruh pihak yang memanfaatkan air tanah, termasuk pelaku usaha seperti pusat data (data center).

Penyusunan aturan tersebut ditargetkan selesai tahun ini setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan kekeringan di berbagai daerah. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 294 titik kekeringan akibat El Nino telah ditangani, terdiri atas 180 titik kekeringan di daerah irigasi dan 114 titik di kawasan permukiman.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sebanyak 202 titik atau 68,7 persen telah selesai ditangani, sementara 92 titik lainnya masih dalam proses.

“Yang kita kejar sekarang adalah sebanyak-banyaknya mendapatkan sumber air bawah tanah dan mengalirkannya ke sawah-sawah terdekat.

Kita harus menjaga agar produktivitas petani tidak turun meskipun dalam kondisi kekeringan,” kata Dody.

Untuk menemukan sumber air baru, Kementerian PU bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan teknologi isotop guna menelusuri potensi air bawah tanah.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemompaan air sungai ke lahan pertanian, normalisasi saluran irigasi, pemasangan pipa, peninggian tanggul darurat menggunakan sandbag, hingga pembangunan saluran irigasi tersier.

“Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan air irigasi sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dalam mendukung swasembada pangan,” katanya. (gin)