Pemkab Bogor Kucurkan BLT Total Rp956 Juta

INILAH, Cirebon- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp956,25 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2026.

Bantuan tersebut diberikan kepada 2.550 penerima yang terdiri dari buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, serta masyarakat rentan.

Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000 yang disalurkan melalui Bank BJB.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di PT Sinar Grage Jaya, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Imron yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, mengatakan penyaluran DBH CHT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana cukai hasil tembakau.

Tujuannya, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat.

“Gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan kebutuhan penting lainnya.

Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban pengeluaran rumah tangga,” kata Syafrudin, Senin 9 November 2026.

Menurutnya, berdasarkan data penyaluran, penerima dari sejumlah perusahaan rokok meliputi PT Hamsina Jaya MPGG Cirebon sebanyak 822 orang, PT Sinar Grage Jaya 929 orang, CV Karya Tembakau Inti 343 orang, CV Limo Djati 59 orang, PR Danil Jaya 76 orang, serta PR Yana Firgianawan 111 orang.

“Selain pekerja industri rokok, bantuan juga diberikan kepada 38 buruh tani tembakau,” ungkapnya.

Sementara itu, kelompok masyarakat rentan yang menerima bantuan terdiri dari 83 orang melalui Yayasan Sedekah Rombongan dan 89 orang melalui Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalasemia Indonesia (POPTI).

Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah yang terlibat agar memastikan proses penyaluran berjalan transparan, akuntabel, tertib, dan tepat sasaran.

“Saya pastikan bantuan harus diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

maman suharman)