BGN Evaluasi Program MBG, 1.653 Sekolah Elit Tak Lagi Jadi Penerima Manfaat

INILAHKORAN.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengevaluasi dan menyesuaikan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan gizi lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, penyesuaian atau refocusing penerima manfaat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program secara berkelanjutan. BGN juga terus menyerap saran dan masukan masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan MBG.

"Kita juga terus melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Jadi, yang mendapatkan MBG kita prioritaskan kepada kelompok yang membutuhkan, sekitar 1.653 sekolah elit sudah tidak lagi menerima MBG, dan kami membuka dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini fokus di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) serta stunting tinggi," kata Tysa seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/10/2026).

Menurut Tysa, selain memperbaiki sasaran penerima, BGN juga memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan. Apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan penerima manfaat, tim respons cepat krisis akan diterjunkan untuk menangani dan mengevaluasi pelaksanaan program.

"Kami punya tim respons cepat krisis dan SPPG dengan kejadian (yang melanggar keamanan pangan) tersebut sudah kami tutup, baik secara sementara maupun permanen," ujarnya.

BGN Uji Coba MBG Prasmanan di 66 Titik

Dalam upaya memperbaiki tata kelola, BGN saat ini menjalankan percontohan atau piloting layanan MBG dengan sistem prasmanan di 66 titik.

BGN juga memerintahkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk menghubungkan kamera pengawas atau CCTV dapur ke pusat pemantauan. Sistem tersebut diharapkan memungkinkan pengawasan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) secara langsung atau real-time.

"CCTV seluruh dapur akan terkoneksi ke pusat untuk memantau apakah SOP di tiap dapur dijalankan atau tidak, selain itu, dari segi komunikasi pun, kami perbaiki lebih intensif, baik komunikasi publik maupun antarlembaga," ucap Tysa.

Penguatan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur menjalankan prosedur keamanan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

MBG Jangkau 57 Juta Penerima

Hingga 30 September 2026, Program MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Meski cakupan program terus diperluas, BGN juga memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan. Salah satu langkahnya adalah menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari sisi anggaran, realisasi Program MBG per 30 September 2026 mencapai Rp153,2 triliun atau sekitar 66,9 persen dari pagu efektif sebesar Rp229 triliun.

Pada 2027, pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 72,4 juta penerima manfaat. Sasaran itu mencakup peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui penyesuaian sasaran, penguatan pengawasan, dan perluasan jangkauan, BGN berupaya memastikan Program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga berjalan dengan standar keamanan pangan dan tata kelola yang lebih baik.