Makanan MBG Tiga Kali Basi, Sekolah di Kabupaten Cirebon Akhirnya Tolak Distribusi

Pelaksanaan MBG di Kabupaten Cirebon disorot setelah sekolah menolak makanan basi. Pemkab juga mengeluhkan koordinasi dengan BGN yang belum optimal.

Makanan MBG Tiga Kali Basi, Sekolah di Kabupaten Cirebon Akhirnya Tolak Distribusi
Pelaksanaan MBG di Kabupaten Cirebon disorot setelah sekolah menolak makanan basi. Pemkab juga mengeluhkan koordinasi dengan BGN yang belum optimal.

INILAHKORAN.ID- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon masih menghadapi sejumlah persoalan. Selain koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum optimal, kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa juga menjadi sorotan.

Bahkan, salah satu sekolah dilaporkan terpaksa menolak kiriman MBG setelah berulang kali menerima makanan dalam kondisi basi. Persoalan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Kamis (19/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengungkapkan, lemahnya komunikasi dengan jajaran BGN menjadi salah satu kendala utama dalam pengawasan dan evaluasi program tersebut.

Hendra yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Cirebon mengaku, selama sekitar 13 bulan menjalankan tugas sebagai sekda, upaya membangun koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) belum berjalan maksimal.

Bahkan, sejumlah undangan rapat yang dilayangkan pemerintah daerah kepada pihak terkait tidak mendapatkan respons sesuai harapan.

"Pengalaman selama menjadi sekda, yang paling sulit itu komunikasi dengan pihak BGN. Saya beberapa kali menggelar rapat, bahkan mengundang Korwil, tetapi tidak pernah datang. Karena itu, kami mencoba menggelar rakor lagi agar bisa saling mengenal dan membangun komunikasi," ujar Hendra.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap terbatasnya akses pemerintah daerah dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan MBG, termasuk persoalan teknis dan kendala yang muncul di lapangan.

Padahal, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan dalam pelayanan kepada penerima manfaat.

Sorotan lainnya adalah kualitas makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hendra mengungkapkan, terdapat sekolah yang sudah tiga kali menerima makanan dalam kondisi basi dari penyedia layanan yang sama.

Meski pihak sekolah telah menyampaikan teguran, kejadian serupa kembali terulang hingga akhirnya sekolah memutuskan menolak distribusi MBG.

Hendra menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesehatan dan hak siswa untuk mendapatkan makanan bergizi.

"Ini menjadi persoalan krusial. Prinsip saya, anak-anak harus tetap mendapatkan MBG. Persoalannya harus segera diselesaikan supaya anak-anak bisa kembali menerima makanan sesuai tujuan program. Jangan sampai tujuan MBG justru dikalahkan oleh proses atau prosedur administrasi," paparnya.

Dia meminta BGN dan KPPG segera mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Evaluasi terhadap penyedia layanan juga harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Hendra juga menyoroti lemahnya komunikasi hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, sejumlah camat mengalami kesulitan menghubungi Koordinator Kecamatan (Korcam) untuk membahas pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.

"Koordinasi bukan hanya antara Satgas kabupaten dengan Korwil dan KPPG, tetapi sampai tingkat kecamatan. Korcam juga ketika diundang camat sulit dihubungi, ditelepon tidak diangkat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Cirebon, Erik Diyan Nurdiyansyah, mengakui koordinasi langsung dengan Satgas MBG Kabupaten Cirebon selama ini belum berjalan optimal.

Dia menyebut, rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan pertama bagi pihaknya untuk bertemu dan membangun komunikasi langsung dengan Satgas MBG tingkat kabupaten.

Erik mengatakan, saat ini terdapat 279 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data KPPG, seluruh SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Meski demikian, kepemilikan sertifikat tidak boleh membuat pengelola mengabaikan penerapan standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam menjaga keamanan pangan.

Pihaknya meminta seluruh kepala SPPG memperketat pengawasan sejak penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

"Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari masuknya bahan baku sampai pendistribusian MBG, harus mengoptimalkan dan memperketat SOP. Bahan baku yang digunakan juga harus berkualitas, baik, dan higienis," katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, KPPG melakukan pemantauan melalui laporan rutin, termasuk pelaporan menu makanan yang diunggah setiap hari.

Selain itu, kedisiplinan petugas diperkuat melalui apel pagi pukul 04.00 hingga 05.00 WIB dan apel sore pukul 17.00 hingga 18.00 WIB. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.

Erik menegaskan, setiap pelanggaran SOP akan ditindaklanjuti. Namun, penjatuhan sanksi harus didahului investigasi untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

"Jika ditemukan kelalaian, tentu ada sanksi. Tetapi harus diinvestigasi terlebih dahulu, apakah kesalahan berasal dari kepala SPPG, pihak KPPG, mitra yayasan, atau pihak lainnya," jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pengawasan. Saat ini, personel KPPG Cirebon hanya berjumlah dua orang.

Erik berharap, pertemuan tersebut menjadi titik awal perbaikan koordinasi antara KPPG, BGN, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan terhadap ratusan SPPG dapat diperkuat dan kualitas makanan yang diterima siswa benar-benar terjamin.

Sebab, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya SPPG yang beroperasi maupun jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kelayakan makanan yang dikonsumsi para siswa.***


Editor : JakaPermana