Bogor Pacu Proyek Strategis
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Pembangunan daerah tak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan panjangnya daftar proyek. Ketepatan waktu juga menjadi kunci agar manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini menyiapkan langkah percepatan dengan melelang sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2027 sejak Desember 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mendorong agar proyek-proyek strategis tersebut sudah mulai dikerjakan pada Januari 2027. Karena itu, proses lelang perlu dimulai lebih awal setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen perencanaan dinyatakan siap.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas kesiapan pelaksanaan program strategis tahun depan.
Sastra mengatakan, percepatan lelang menjadi salah satu upaya agar proyek tidak kehilangan banyak waktu pada awal tahun anggaran. Dengan demikian, setelah proses pengadaan rampung, kontrak dapat segera ditandatangani dan pekerjaan fisik langsung dimulai.
"Pak Bupati tadi minta pertama pendampingan, kedua bisa dilelang lebih awal ketika secara administrasi sudah selesai, supaya nanti waktunya untuk pelaksanaannya cukup panjang," kata Sastra, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (15/11).
Sekitar 10 proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah disiapkan untuk mengikuti mekanisme lelang dini. Proyek-proyek tersebut diprioritaskan agar memiliki waktu pengerjaan yang lebih leluasa dan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
"Ketika secara administrasi sudah selesai bisa dilelang awal, supaya nanti ketika ditetapkan, boleh berkontrak langsung. Awal Januari atau akhir Januari sudah bisa dikerjakan," ujarnya.
Bagi Sastra, percepatan tersebut bukan semata-mata soal memulai pembangunan lebih cepat. Langkah ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan.
Dia berharap, persoalan pekerjaan yang melampaui batas waktu pelaksanaan tidak kembali terulang. Proyek yang telah direncanakan dan dianggarkan harus memiliki kepastian penyelesaian sehingga manfaatnya tidak tertunda.
"Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang ketika waktunya sudah ditentukan, tetapi lewat batas pengerjaannya," katanya.
Di sisi lain, percepatan lelang proyek bernilai besar juga berkaitan dengan pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikator tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. (gin)
Editor : Inilahkoran

