Sekolah Advokasi, Bekal Kader Karang Taruna Mengabdi

KEPEDULIAN perlu disertai keberanian bertindak. Sekolah Advokasi membekali kader membela masyarakat.

Sekolah Advokasi, Bekal Kader Karang Taruna Mengabdi
SEKOLAH ADVOKASI: Karang Taruna Kabupaten Bogor tuntas melaksanakan sekolah advokasi Karang Taruna yang diselenggarakan di 40 Kecamatan. Selanjutnya, kader Karang Taruna ditugaskan dalam pengabdian untuk masyarakat.(INILAH/REZA ZURIFWAN)

Persoalan sosial di tengah masyarakat tidak selalu membutuhkan penyelesaian yang rumit. Terkadang, warga hanya membutuhkan pendampingan dan informasi yang tepat agar bisa mendapatkan hak serta mengakses layanan yang telah disediakan pemerintah.

Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, Karang Taruna Kabupaten Bogor menghadirkan Sekolah Advokasi yang digelar di 40 kecamatan. Program ini menjadi ruang belajar sekaligus pembekalan bagi para kader agar mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika warga berhadapan dengan berbagai persoalan sosial.

Ribuan kader telah mengikuti pelatihan tersebut. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan advokasi, mulai dari persoalan hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan, sekolah advokasi dirancang agar para kader tidak hanya memahami persoalan di lingkungannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membantu mencari jalan keluar.

"Kami menghadirkan langsung praktisi dalam kegiatan sekolah advokasi itu. Sehingga, para kader karang taruna yang sudah mengikuti sekolah advokasi diharapkan mampu melakukan advokasi dalam setiap permasalahan masyarakat," kata Heri Gunawan kepada wartawan, Minggu (15/11).

Menurut Heri, gagasan sekolah advokasi lahir dari banyaknya persoalan kemasyarakatan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pendampingan dan pemahaman yang memadai. Namun, keterbatasan informasi kerap membuat warga kesulitan mencari solusi.

"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rijit, namun kekurangan pemahaman masyarakat seringkali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," tuturnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses terhadap layanan kesehatan. Heri menilai, masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur untuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya sudah disediakan pemerintah.

Program Universal Health Coverage (UHC) yang digulirkan Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadi salah satu contoh. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan gratis dengan cukup menunjukkan KTP.

Bagi Heri, keberadaan program saja belum cukup apabila warga yang membutuhkan tidak mengetahui cara mengaksesnya. Karena itu, kader Karang Taruna diharapkan bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan pemerintah.

"Bupati Bogor Rudy Susmanto sudah memberikan program UHC yang 100 persen kesehatan gratis, cukup dengan KTP masyarakat bisa mengakses kesehatan tersebut. Diharapkan para kader mampu mengadvokasi itu hingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses program UHC tersebut," terangnya. (reza zurifwan/gin)


Editor : Inilahkoran