Kabupaten Kulon Progo Belajar Soal Pelayanan Kependudukan dan Air Minum Kota Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo yang dipimpin langsung Bupati Kulon Progo, Sutedjo di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (9/3/2022) sore.
Bupati Kulon Progo, Sutedjo menyampaikan tujuan dan maksud kunjungan dalam rangka studi banding terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan air minum di Kota Bogor sesuai arahan dari pemerintah pusat. Hadir mendampingi Bupati Kulon Progo di antaranya istri Bupati, Sri Wahyu Widati, Kepala Disdukcapil, Aspiyah dan Dirut PDAM Kulon Progo, Jumantoro serta Paguyuban Wartawan Kulon Progo.
Dalam kegiatan tersebut diisi dengan diskusi terkait inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil Kota Bogor yang dijelaskan Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rahmat Hidayat dan ada juga penyampaian dari Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat menjelaskan, inovasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Bogor tidak terlepas dari visi Kota Bogor yang dicetuskan Pak Wali Kota Bogor, Bima Arya yaitu Bogor Berlari.
"Jadi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor, berpacu untuk lebih baik dan mempermudah masyarakat," jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/3/2022) malam.
Dody melanjutkan, untuk lebih memaksimalkan pengawasan dalam mendukung pelayanan kepada warga, Pemkot Bogor meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra).
"Masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan dan aduan di aplikasi ini tentang pelayanan publik Pemkot Bogor. Nantinya keluhan ini akan disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti," terangnya.***
Editor : inilahkoran
