BPBD Jabar: 197.732 Jiwa Terdampak Kekeringan, Puncak Kemarau Diprediksi Agustus

INILAHKORAN.ID-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 197.732 jiwa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026 hingga Minggu (26/7/2026).

Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, mengatakan jumlah tersebut berasal dari 60.365 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 184 desa/kelurahan, 87 kecamatan, dan 15 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 99.833 jiwa yang tersebar di 77 desa/kelurahan di 24 kecamatan.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi menempati urutan kedua dengan 26.995 jiwa terdampak yang tersebar di 18 desa/kelurahan pada 9 kecamatan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota bersama BPBD telah mendistribusikan sekitar 3,9 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.

"Secara umum, masih ditangani oleh BPBD kabupaten/kota. Mereka masih bisa meng-handle pendistribusian air," ujar Hadi saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (26/7/2026).

BPBD Jawa Barat juga terus bersiaga menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.

Menurut Hadi, musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang hingga September.

"Diprediksinya malah akan lebih panjang. Data sementara, sampai September," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak kemarau tahun ini menyamai kondisi ekstrem pada 2023, Hadi menyebut masih terlalu dini untuk memastikan.

Namun, ia mengungkapkan distribusi air bersih pada tahun ini masih jauh lebih rendah dibandingkan musim kemarau 2023.

"Kalau 2023 itu sampai November. Sampai November itu sudah 33 juta liter air yang didistribusikan. Yang terdampaknya 25 kabupaten/kota," ujarnya.

Hadi memastikan BPBD Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh 27 kabupaten/kota serta siap memberikan dukungan apabila pemerintah daerah membutuhkan tambahan sumber daya.

Saat ini, BPBD Jawa Barat telah mengirimkan masing-masing satu unit mobil tangki air untuk membantu penanganan di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur.

"Sekarang sebenarnya kita sudah supporting. Ke Purwakarta dan Cianjur untuk pengiriman mobil tangki, masing-masing satu unit. Kalau yang lain, mungkin armadanya masih tercukupi. Tapi kalau perlu dukungan, kita siap," tegasnya.

Mengenai kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan, Hadi mengatakan hingga kini belum ada arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan bergantung pada tingkat kedaruratan yang berkembang di lapangan serta keputusan Gubernur Jawa Barat.

"Tapi kita belum tahu ke depannya. Artinya kondisi kedaruratannya sebesar apa. Tentu ini berbicara kebijakan kepala daerah. Sejauh ini, kepala daerah (Gubernur Dedi Mulyadi) belum memberikan arahan mengambil kebijakan terkait operasi modifikasi cuaca," pungkasnya.***