Cerita Bey Machmudin, BUMD Jadi Ajang Bagi-Bagi Tim Sukses Kepala Daerah Terpilih
Harapan besar diapungkan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pada ASN yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan serta penilaian kelayakan investasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Harapan besar diapungkan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pada ASN yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan serta penilaian kelayakan investasi.
Dimana puluhan ASN dari Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (Biro BIAl), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar dan lainnya, mendapatkan pelatihan dari Mandiri University beberapa waktu lalu.
Harapan Bey, dengan adanya peningkatan kompetensi para ASN di lingkungan Pemprov Jabar, dapat membuat lebih kritis dan tidak mudah 'dikadali', utamanya mengenai laporan keuangan dari BUMD.
Sebab diakui Bey, sejak lama BUMD menjadi ajang bagi-bagi kursi bagi tim sukses kepala daerah terpilih. Sehingga kadang laporan keuangannya dibuat baik, padahal tidak.
Sampai akhirnya, dampaknya tidak ada capaian positif yang dihasilkan BUMD berupa deviden bagi Pemprov Jabar. Bahkan terus menerus menggerogoti APBD lewat penyertaan modal.
"Dengan belajar keuangan, manajemen risiko, teman-teman menjadi andalan kami, Pemprov Jabar. Minimal membaca laporan BUMD. Kita tahu BUMD sudah sekian lama untuk kepentingan kepala daerah terpilih. Bagi-bagi kursi dan sebagainya dan laporan keuangan pun dibagus-baguskan, karena mereka tahu kita tidak punya kemampuan membaca atau menganalisa laporan keuangan," ujarnya.
Bahkan pernah ada satu kejadian kata dia, dimana ada BUMD diberikan penyertaan modal untuk membangun sesuatu. Namun pada akhirnya tidak selesai dan malah meminta membangun yang lain.
"Kemarin saya kaget, ada satu BUMD yang diberikan modal oleh Pemprov untuk membangun sesuatu. Pembangunan ini tidak jalan, ketemu saya. Ada peluang dipindahkan untuk membangun B. Saya kaku orangnya, kalau tadinya itu A, ya A. Itu uang Pemprov, uang rakyat. Saya tidak mau, harus kembalikan dulu ke kas daerah baru dari Pemprov kita ke B," cerita Bey.
Hal ini diakuinya terjadi berulangkali, akibat BUMD dikelola oleh pihak yang berkontribusi kepada kepala daerah, bukan orang yang kompeten.
Maka dari dia berharap, ke depan kejadian serupa tidak lagi terulang. Apalagi saat ini Pemprov Jabar tengah menggencarkan efisiensi, merealokasi anggaran ke program masyarakat.
"Selalu berulangkali. Kita tahu sekarang efisiensi. Harusnya yang melakukan efisiensi itu yang punya kemampuan membaca manajemen risiko. Dampaknya seperti apa. Nanti akan ada efisiensi dan realokasi. Dibaca detail apa saja dampaknya kalau dipotong. Jangan sampai pukul rata," kata dia.
Prinsipnya kata Bey, jangan sampai efisiensi jadi menyulitkan dan menghambat produktivitas para ASN. Sebab itu diharapkannya, alokasi anggaran yang akan dipotong harus dikaji secara matang supaya tidak menganggu efektivitas kinerja.
"Memang ada Inpres, tapi detailkan lagi. Jangan sampai honor PPPK terpotong dan sebagainya. Itu berbahaya dampaknya. Jadi jangan sampai kesulitan itu dimunculkan kita sendiri. Jangan sampai APBD itu diharapkan stimulus di masyarakat, malah membebani kita sendiri," tandasnya. (Yuliantono)
Editor : Ahmad Sayuti
