Data Kacau Balau, Forum Puskesos Cirebon Dukung Rumah Keluarga Miskin Penerima Bansos Diberi Label
Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, mendorong pemerintah daerah kembali menerapkan pelabelan rumah keluarga miskin melalui stiker atau pengecatan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, mendorong pemerintah daerah kembali menerapkan pelabelan rumah keluarga miskin melalui stiker atau pengecatan. Alasannya, selama ini data verfikasi dan validasi penerima bansos, sudah kacau balau.
Menurut Iis, pelabelan rumah penerima bansos pernah efektif diterapkan pada masa lalu. Cara tersebut memudahkan masyarakat ikut mengawasi sekaligus mempercepat koreksi data penerima.
"Pada zaman saya Kadinsos ada stiker yang ditempel di rumah rumah penerima bansos. Sekarang pemerintah daerahnya kurang ada peduli terhadap warga miskin," ujar Iis, Jumat 9 Januari 2026
Ia menilai penanganan warga miskin harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama pemenuhan kebutuhan dasar, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.
Iis mencontohkan proses verifikasi penerima bansos seharusnya dilakukan secara terbuka di tingkat desa. Rumah warga yang tergolong mampu dapat ditandai agar tidak lagi menerima bantuan.
"Contohnya mengenai verifikasi orang-orang yang memang mampu dicat saja rumahnya atau di tempelin stiker," katanya.
Menurutnya, data penerima bansos pada masa lalu diumumkan secara terbuka dan dipajang di papan pengumuman desa. Cara ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengoreksi data.
"Data warga miskin atau penerima bansos, zaman saya kan di umumkan semua di desa nih. Nah sekarang harus begitu lagi," kata mantan Kadinsos Kabupaten Cirebon ini.
Dia menilai, pemanfaatan teknologi tidak cukup hanya menyimpan data dalam bentuk digital. Data penerima bansos tetap perlu dicetak dan diumumkan agar mudah diakses warga desa.
"Teknologi tidak bisa dengan file saja karena perlu bentuk fisik dan harus di cetak. Datanya juga dibukukan dan diumumkan sehingga masyarakat itu melihat, siapa yang dapat bansos," ungkapnya.
Iis mendorong pembaruan data dilakukan secara rutin dan diumumkan kembali ke publik. Seluruh penerima bantuan, mulai dari BPJS, BPNT, hingga bansos lainnya, dinilai perlu dipajang di papan pengumuman desa.
"Minimal ada pembaharuan, diumumkan tuh. Jadi siapa saja penerima BPJS, Bansos BPNT, dan bansos lainnya umumkan tempel di papan pengumuman," ucapnya.
Iis menegaskan sistem tertutup justru membuat kesalahan data terus berulang. Ia mengaku pernah mengumumkan penerima bansos dari kalangan aparatur negara hingga tenaga medis.
"Tapi kalau itu diam-diam ya enggak mungkin bisa, harus terbuka. Dulu, PNS yang menerima bansos juga saya umumkan. Waktu itu ada 33 dokter juga dapat bansos saya umumkan, akhirnya kan dia malu," tukasnya.
Editor : Ahmad Sayuti
