Dedi Mulyadi Pimpin Penanaman Teh di Lahan PTPN I Pangalengan 

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memimpin penamaman kembali tanaman teh di blok Pahlawan Afdeling Kertamanah perkebunan Malabar PTPN I Regional 2 di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Selasab 16 Desember 2025.

Penanaman teh serentak itu juga dilaksanakan bersama pihak PTPN, pemerintahan daerah, TNI, serta pegiat lingkungan. Kegiatan penanaman kembali ini merupakan respons pemerintah terhadap kerusakan lahan yang memicu bencana banjir bandang di Bandung Raya. 

Selain itu, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu. Pemerintah menilai kawasan tersebut berperan penting sebagai penyangga lingkungan regional.

Dedi Mulyadi menyampaikan, sikap tegas terkait pengelolaan lahan negara. Ia menilai kerusakan lingkungan muncul akibat kesalahan tata kelola lahan dalam jangka panjang. Kata dia, praktik sewa-menyewa lahan menjadi pemicu utama konflik agraria. Ia pun meminta seluruh pihak melakukan koreksi secara terbuka.

“Penyebab rakyat berani menggarap karena PTPN menyewakan tanah. Akibatnya, masyarakat merasa memiliki pembenaran,” kata Dedi .

Selanjutnya, Dedi meminta pembongkaran seluruh bangunan ilegal di kawasan perkebunan. Ia juga menugaskan pemerintah daerah bertindak tegas tanpa kompromi.

Namun demikian, Dedi menekankan pendekatan kemanusiaan tetap berjalan seiring penertiban. Pemerintah tidak ingin petani penggarap kehilangan mata pencaharian.

“Mereka para petani penggarap ini harus kita data. Kemudian mereka kita alihkan bekerja dengan penghasilan yang lebih layak,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar menaikkan upah harian pekerja tani. Pemerintah meningkatkan upah dari Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu per hari.

Dedi juga  mengaitkan langsung kerusakan hutan dengan banjir bandang. Menurutnya, hilangnya tutupan vegetasi mempercepat aliran permukaan air.

“Kalau hutannya rusak, air pasti turun ke bawah. Makanya terjadi banjir kepemukiman,” ujarnya.

Dedi memastikan tidak ada lagi kerja sama operasional bermasalah. Ia meminta PTPN menghentikan seluruh pola kerja sama yang menyimpang.

“Saya tidak mau ada bangunan liar lagi. Tidak boleh ada rucuk-rucuk,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa kecintaan terhadap negara harus diwujudkan melalui keberanian menjaga aset. Ia meminta seluruh pejabat menjaga amanah.

“Kita jangan kalah. Ini tanah negara dan harus kita jaga,” katanya.

Menjawab kekhawatiran masyarakat, Dedi meminta jaminan pengamanan pascatanam. Ia menegaskan pengawasan harus berjalan setiap hari.

“Siapa yang menjamin tanaman ini tidak dicabut lagi?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah memastikan pengamanan rutin bekerja sama dengan TNI. Selain itu, pemerintah memasang plang larangan di kawasan rawan.

Di tempat yang sama Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap pemulihan kawasan hulu. 

Ia menjelaskan strategi teknis penanaman. Kata dia,  pemerintah menyalurkan bibit ke wilayah rawan yang sulit dijangkau. Pemerintah menyiapkan armada khusus untuk distribusi.

“Kami siapkan truk bibit ke daerah rawan dan tidak terjangkau kendaraan,” katanya.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan tanaman Kaliandra sebagai penguat lahan. Tanaman tersebut dinilai efektif menahan erosi.

Dadang jug meminta pihak  PTPN menyampaikan data lahan secara rinci. Data tersebut menjadi dasar pelaporan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Kami akan tentukan mana yang dibiayai APBD dan mana oleh PTPN,” katanya.

Namun demikian, Dadang menegaskan perlindungan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemerintah menjaga agar warga tetap memperoleh penghasilan.

Selain rehabilitasi, Pemkab Bandung menyiapkan evaluasi alih fungsi lahan. Evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan pada Januari mendatang.

Dalam konteks itu, Pemkab mempercepat pengajuan HGU PTPN. Langkah ini dilakukan bersama Kanwil BPN untuk memperketat pengawasan.