DPR RI Serap Aspirasi di Majalengka, Soroti Keterbatasan Fiskal dan Infrastruktur Dasar

INILAHKORAN, Majalengka - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam rangka reses untuk menyerap aspirasi daerah.

Kunjungan tersebut, disambut langsung Wakil Bupati Dena Muhammad Ramdhan bersama jajaran Forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis 7 Agustus 2025.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Pemkab Majalengka tersebut, sejumlah persoalan strategis disampaikan kepada Aanya, mulai dari keterbatasan anggaran, persoalan perizinan hingga minimnya infrastruktur dasar di berbagai sektor.

Wakil Bupati Dena mengungkapkan, meski Majalengka memiliki potensi besar dengan keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati serta rencana pengembangan asrama haji dan jalur kereta cepat. Keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majalengka hanya menyumbang 22 persen dari APBD, sementara sisanya bergantung pada dana transfer pusat. Ia juga menyoroti menurunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hilangnya dana hibah dari pemerintah provinsi.

“Kami berharap ada kebijakan yang memberi kewenangan lebih luas bagi daerah, terutama dalam urusan investasi,” kata Dena Muhammad Ramdhan.

Menanggapi hal tersebut, Aanya Rina Casmayanti menegaskan, DPD RI akan membawa aspirasi daerah ke forum nasional dan kementerian terkait. Ia menyebut, kunjungan merupakan bagian dari agenda keliling ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Masalah yang muncul di Majalengka juga terjadi di daerah lain. Kami akan perjuangkan agar suara daerah mendapat perhatian pusat,” kata Aanya Rina Casmayanti.

Sejumlah kepala OPD juga menyampaikan kendala yang dihadapi. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) menyebut, masalah validitas data kemiskinan yang masih bersifat agregat serta kendala hukum dalam pengembangan program sekolah rakyat akibat status lahan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) melaporkan, keterbatasan layanan medis dengan jumlah fasilitas yang belum seimbang dengan jumlah penduduk. Salah satu puskesmas rusak berat berada di dekat Bandara BIJB, sementara RS Talaga belum bisa melayani pasien BPJS karena keterbatasan ruang rawat.

Sektor pendidikan juga mengalami keterbatasan. Dinas Pendidikan (Disdik) melaporkan, dari usulan rehabilitasi senilai Rp47 miliar hanya Rp7 miliar yang terealisasi. Kekurangan ruang kelas, toilet dan fasilitas perpustakaan masih menjadi tantangan.

Sementara itu, bagian tata pemerintahan menyoroti aspirasi pemekaran desa yang terkendala regulasi pusat. Terutama syarat jumlah penduduk yang tidak terpenuhi.

Kepala Kantor DPD RI Jawa Barat, Herman menyebut, persoalan fiskal yang dialami Majalengka juga terjadi di daerah lain di Jawa Barat. Ia mendorong adanya peningkatan transfer dana pusat, dan penambahan instansi vertikal di daerah.

“Ini masalah nasional, bukan hanya Majalengka. Kami terus mendorong agar daerah mendapat dukungan anggaran dan kewenangan yang memadai,” kata Herman.