DPRD Jabar Harap Penggunaan Insinerator Direstui Pemerintah Pusat

INILAHKORAN.ID - persoalan Sampah di Provinsi Jawa Barat sudah dalam kondisi pelik, khususnya di Bandung Raya.

Sejak Menteri Lingkungan Hidup kala itu, Hanif Faisol Nurofiq melarang penggunaan insinerator, Jabar sedikit kelimpungan dalam mengelola sampah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat menuturkan, pengelolaan sampah menjadi waste to energy sulit sepenuhnya direalisasikan. Sehingga penggunaan insinerator menurutnya tetap diperlukan, untuk mengatasi persoalan sampah.

Dari 100 persen sampah, 70 persen kata Ahmad pasti akan lari ke sanitary landfill. 10 persen menjadi limbah cair dan 20 persen baru bisa diolah menjadi refuse derived fuel (RDF).

Itu artinya masih ada 70 persen sampah di sanitary landfill yang tidak dapat diolah, sementara tiap hari jumlahnya terus bertambah.

"Artinya, dengan model teknologi sebelumnya, itu jangankan untuk mengelola sampah yang sebelum-sebelumnya, sampah hari ini pun kita enggak selesai," ujar Ahmad di Kota Bandung baru-baru ini.

Maka dari itu, pihaknya akan kembali mengusulkan ke pemerintah pusat agar daerah kembali diperkenankan menggunakan insinerator, guna mengurangi beban sampah.

"Maka di periode sekarang, kita mengusulkan. Seluruh dunia tidak ada yang berhasil mengelola sampah, kecuali menggunakan insinerator. Enggak ada yang berhasil. Singapura pake insinerator, Hongkong pake insinerator, semua negara maju pake insinerator," ucapnya.

Meski diakuinya ada dampak lain dari penggunaan insinerator, yakni polusi udara. Tapi saat ini kata Ahmad, tidak ada pilihan lain dalam menangani masalah sampah.

"Ini yang jadi dilema, kita sendiri harus dikejar untuk mengelola sampah dengan baik, tapi satu sisi juga ada resiko tersebut. Tapi kalau kita melihat, tentu kan kita belajar dari negara-negara maju, terdekat Singapura, mereka semua menggunakan insinerator. Tapi dengan teknologi yang baik, sehingga timbalnya berkurang," katanya.***