Fiskal Daerah Tertekan, Penyertaan Modal Sanggabuana 2027 Dipangkas Rp25 Miliar

Pemprov Jabar memangkas rencana penyertaan modal holding BUMD Sanggabuana pada 2027 dari Rp125 miliar menjadi Rp100 miliar akibat keterbatasan fiskal.

Fiskal Daerah Tertekan, Penyertaan Modal Sanggabuana 2027 Dipangkas Rp25 Miliar
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat merasionalisasi rencana penyertaan modal untuk holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sanggabuana pada 2027. Dari rencana semula Rp125 miliar, alokasi tahun pertama tersebut kini disesuaikan menjadi Rp100 miliar.

Penyesuaian dilakukan di tengah terbatasnya kemampuan fiskal daerah akibat transfer pemerintah pusat yang belum optimal. Pemprov Jabar pun harus merasionalisasi belanja dan mengoptimalkan sumber pendapatan lain untuk menjaga keseimbangan APBD 2027.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan arahan agar pembentukan holding BUMD Sanggabuana tetap dilanjutkan meski nilai penyertaan modal mengalami penyesuaian.

Menurut Herman, saat ini terdapat dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tengah didorong penyelesaiannya. Keduanya yakni Ranperda tentang pembentukan kelembagaan BUMD Sanggabuana dan Ranperda tentang penyertaan modal.

"Ya, ini tadi Pak Gubernur sudah memberikan arahan untuk BUMD Sanggabuana, the show must go on. Dua Ranperda mudah-mudahan bisa segera dituntaskan, baik Ranperda tentang pembentukan kelembagaan BUMD Sanggabuana maupun Ranperda tentang penyertaan modalnya," kata Herman di Kota Bandung baru-baru ini.

Dia menjelaskan, total rencana penyertaan modal untuk Sanggabuana yang sebelumnya dipatok Rp500 miliar kini dirasionalisasi menjadi Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi pada tahun pertama atau 2027 direncanakan sebesar Rp100 miliar.

"Awalnya kan di Rp500 miliar, kita coba rasionalisasi di angka Rp400 miliar, dan kemudian tahun pertama rencana di Rp100 miliar," ujarnya.

Herman menegaskan, besaran penyertaan modal tersebut masih berupa rencana yang harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Barat. Namun, arahan terakhir gubernur menetapkan alokasi 2027 sebesar Rp100 miliar, turun dari rencana sebelumnya Rp125 miliar.

"Rencana Rp100 miliar. Kita rasionalisasi karena memang fiskal kita relatif terdisrupsi terkait dengan transfer pusat yang belum optimal, sehingga kita optimalkan pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dan kemudian belanjanya mau tidak mau harus dirasionalisasi," tuturnya.

Di sisi lain, pembentukan holding Sanggabuana diarahkan untuk mengonsolidasikan perusahaan daerah sekaligus memperbaiki kinerja BUMD yang belum sehat.

Herman memaparkan, dari keseluruhan BUMD yang menjadi perhatian Pemprov Jabar, terdapat 13 perusahaan dengan kondisi sehat, 10 BUMD yang membutuhkan restrukturisasi, serta lima BUMD yang masih berada dalam masa transisi.

Sebanyak 13 BUMD yang masuk kategori sehat dipastikan menjadi anggota holding Sanggabuana. Sementara itu, 10 BUMD lainnya akan menjalani restrukturisasi dengan dukungan holding tersebut.

"Dan BUMD Sanggabuana salah satu ikhtiar untuk mengonsolidasikan BUMD yang sehat. Ada 13 BUMD yang sehat, dan kemudian ada 10 yang kurang sehat. Yang 10 ini kita akan restrukturisasi," katanya.

Adapun lima BUMD yang masih berada dalam tahap transisi belum dapat dimasukkan sebagai anggota holding. Pemprov Jabar akan mengoptimalkan perusahaan-perusahaan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Selain itu, terdapat delapan BUMD yang berada di wilayah Banten dengan porsi kepemilikan saham Pemprov Jabar relatif kecil. Karena itu, kedelapan perusahaan tersebut tidak masuk dalam skenario konsolidasi maupun restrukturisasi Sanggabuana.

Melalui skema tersebut, holding Sanggabuana diharapkan menjadi instrumen penataan perusahaan daerah. Upaya itu dilakukan melalui konsolidasi BUMD yang sehat serta restrukturisasi perusahaan yang membutuhkan pembenahan.

Meski demikian, realisasi penyertaan modal dan pembentukan kelembagaan holding Sanggabuana masih menunggu pembahasan bersama DPRD Jawa Barat.***


Editor : JakaPermana