emprov Jabar Rasionalisasi Belanja APBD 2027, Pembangunan Tetap Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merasionalisasi belanja dalam penyusunan APBD 2027, guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. 

emprov Jabar Rasionalisasi Belanja APBD 2027, Pembangunan Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merasionalisasi belanja dalam penyusunan APBD 2027, guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. 

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merasionalisasi belanja dalam penyusunan APBD 2027, guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. 

Meski sejumlah pos anggaran berpotensi disesuaikan, pemerintah memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penyesuaian belanja tersebut tidak akan mengurangi pelaksanaan urusan pemerintahan. Rasionalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah.

Menurut Herman, pembahasan mengenai penataan anggaran tersebut masih berlangsung bersama DPRD Jawa Barat. Pemprov Jabar juga berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Ya, saya kira ini tidak mengurangi urusan, dan saat ini sedang dibahas dengan DPRD. Yang jelas pesan utama Pak Gubernur, pembangunan, pelayanan publik harus tetap optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada," kata Herman di Kota Bandung baru-baru ini.

Ia menjelaskan, pembiayaan pembangunan tidak semata-mata bergantung pada APBD. Meski demikian, optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja tetap menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Herman menambahkan, Pemprov Jabar akan mengupayakan peningkatan pendapatan daerah secara maksimal. Pada saat bersamaan, setiap alokasi belanja akan ditinjau kembali agar sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

"Karena itu pendapatannya kita upayakan untuk bisa maksimal, demikian juga dari belanja kita rasionalisasi sehingga pendapatan dan belanjanya relatif berimbang karena APBD harus seimbang, tentu dengan pembiayaan di dalamnya," ujarnya.

Rasionalisasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Jabar menjaga kesehatan APBD 2027, di tengah keterbatasan ruang fiskal. Sehingga, anggaran yang tersedia diharapkan tetap mampu menopang program prioritas tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Terlebih hingga kini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, belum ada titik terang kapan akan dicairkan.

"Mudah-mudahan di perjalanan, ada keajaiban," harapnya.***


Editor : JakaPermana