Kontrak 22.984 PPPK Paruh Waktu Jabar Diperpanjang, Jumlahnya Berkurang
Pemprov Jabar memperpanjang kontrak 22.984 PPPK Paruh Waktu untuk 2027. Jumlahnya berkurang akibat pensiun, sanksi disiplin, dan pengunduran diri.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang kontrak kerja sebanyak 22.984 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tahun 2027.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan total PPPK Paruh Waktu sebelumnya yang mencapai lebih dari 23.000 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, berkurangnya jumlah pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya memasuki masa pensiun, terkena sanksi disiplin, hingga mengundurkan diri.
"Ada dalam kurun waktu setahun ini mereka pensiun, yang kedua, ada yang terkena hukuman disiplin, dan ada yang mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu," kata Dedi di Kota Bandung, baru-baru ini.
Dia mencontohkan, pengunduran diri dapat terjadi karena perubahan kondisi pribadi. Salah satunya pegawai yang harus pindah domisili mengikuti pasangan setelah menikah.
Dengan demikian, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar yang mendapatkan perpanjangan kontrak untuk 2027 kini tersisa 22.984 orang.
Dedi menjelaskan, surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak telah mulai dibagikan secara bertahap berdasarkan wilayah. Sejumlah daerah, termasuk Cirebon dan Sumedang, telah menerima SK tersebut.
Selanjutnya, BKD Jabar mendistribusikan SK untuk wilayah Bandung pada Rabu (18/11/2026), kemudian Cimahi sebelum dilanjutkan ke daerah lainnya secara bertahap.
Pembagian SK secara langsung dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar sekaligus mengantisipasi praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujarnya.
Selain memperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu, Pemprov Jabar juga masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun mendatang.
Dedi menyebutkan, penambahan ASN nantinya akan mempertimbangkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemprov Jabar tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah ASN yang keluar melalui skema pensiun.
Dia mengungkapkan, jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jabar yang pensiun pada tahun ini mencapai sekitar 1.800 orang. Sementara itu, rata-rata PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun berkisar 1.600 hingga 1.700 orang.
"Pengangkatan itu menyesuaikan dengan kondisi yang pensiun supaya tetap belanja pegawai itu di bawah 30 persen," tutur Dedi.
Sementara itu, peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran daerah.
Dedi menjelaskan, pengangkatan tenaga pendidikan dari status paruh waktu menjadi penuh waktu telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Jabar masih perlu mengkaji dampaknya terhadap alokasi anggaran sebelum membuka peluang serupa bagi tenaga teknis.
Apabila alokasi anggaran untuk pengangkatan tenaga pendidikan tetap menjadi tanggungan Pemprov Jabar, pemerintah daerah akan mengkaji kemungkinan pemanfaatan anggaran tersebut untuk meningkatkan status PPPK Paruh Waktu tenaga teknis lainnya.
"Nanti kita lihat dulu, pengangkatan yang Januari ke penuh waktu itu apakah berdampak juga dengan dana alokasinya, atau dana alokasinya tetap di Pemprov. Kalau dana alokasinya tetap di Pemprov, maka kita akan bisa pergunakan untuk peningkatan yang paruh waktu ke penuh waktu untuk tenaga teknis lainnya," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

