DPRD Jabar Ingatkan, Minimnya Literasi Bencana Bisa Perbesar Risiko Warga di Daerah Rawan

INILAHKORAN, Bandung - Minimnya literasi kebencanaan dinilai dapat memperbesar dampak bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan meminta pemerintah di semua level agar dapat memperlakukan edukasi mitigasi sebagai kebutuhan mendesak, bukan kegiatan musiman yang muncul hanya setelah terjadi bencana.

“Iya, sangat urgent dan penting gitu untuk masyarakat mengetahui. Penyadaran itu harus dilakukan dengan berbagai pola dan pendekatan, secara berkelanjutan oleh OPD terkait, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi,” ujar Tedy, dikutip Minggu 16 November 2025.

Dia menegaskan, peran Pemprov Jabar tidak boleh hanya administratif. Ia menilai provinsi harus memastikan adanya pengawasan yang jelas, agar pemerintah kabupaten/kota tidak abai terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi.

“Di level provinsi, kita harus pastikan ada sinyal kuat bahwa masyarakat di daerah rawan itu diberikan edukasi. Jangan sampai mitigasi hanya jadi wacana, tapi tidak menyentuh warga,” ucapnya.

Laporan BPBD Jabar menunjukkan lebih dari 60 persen wilayah provinsi ini masuk kategori rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi. Kondisi ini ironis, mengingat masih banyak warga yang belum memahami langkah dasar mitigasi.

“Mitigasi itu bukan sekadar simulasi. Ia harus jadi bagian dari cara hidup masyarakat, dari sekolah sampai ruang publik,” kata Tedy.

Tedy menilai upaya edukasi harus dilakukan secara sistematis. Mulai dari sekolah, ruang komunitas, fasilitas publik, hingga platform digital, semuanya perlu terlibat dalam meningkatkan kesadaran warga.

“Kita perlu kombinasi pendekatan. Dari simulasi, pelatihan, sampai kampanye publik. Semua harus terlibat,” ucapnya.

Dengan potensi bencana yang terus meningkat, DPRD Jabar menilai pemerintah tidak boleh lagi menunda pembangunan budaya sadar bencana. Edukasi dinilai sebagai satu-satunya cara untuk memperkecil korban ketika bencana benar-benar terjadi.

Pemprov Jabar sendiri telah menetapkan status siaga darurat bencana, menyusul meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan saat ini. Status darurat ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025, yang berlaku mulai 15 September 2025 hingga 30 April 2026.

Berdasarkan data, tercatat 25 kejadian bencana sudah terjadi sepanjang November 2025. Sejak Januari hingga kini, sekitar 1.500 bencana melanda Jawa Barat.

Sisi lain, 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD Jabar dan relawan disiagakan untuk menghadapi potensi bencana di seluruh wilayah Jawa Barat. (Yuliantono)