DPRD Jabar Minta PPKM Darurat Dievaluasi

INILAH, Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta kepada pemerintah agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,  untuk segera dievaluasi seiring dengan banyaknya tenaga kesehatan (Nakes) yang diberitakan mengundurkan diri.

Menurutnya hal tersebut adalah tanda bahaya dan harus segera diatasi oleh pemerintah, mengingat nakes adalah garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Terlebih sejak PPKM Darurat dilaksanakan, tidak banyak perubahan penurunan berarti pada jumlah pasien yang terpapar akibat pandemi.

"Bahaya. Tidak sedikit tenaga kerja kesehatan (nakes) diberitakan mengundurkan diri. Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu. Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal, ruang perawatan yang ada sudah kewalahan. Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" kata Daddy belum lama ini.

Baca Juga : BPBD Jabar Bangun Tenda Serbaguna di RS Rujukan Covid-19

Pemerintah kata dia, harus segera melakukan evaluasi atas kebijakan yang dilakukan dan mencari solusi guna menurunkan jumlah korban. Mengingat saat ini ini, jumlah korban terpapar pandemi Covid-19 masih stagnan tinggi di tiap daerah, khususnya Jawa Barat. Terlebih pada data terkini, jumlah pasien yang terpapar sudah lebih dari 500 ribu jiwa.

"Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," tutupnya. (Yuliantono)

Baca Juga : Pemprov Jabar Mulai Sebar Bansos Beras untuk Warga Terdampak PPKM Darurat