DPRD Jabar Nilai Serapan Belanja APBD Jabar 72,67 Persen Sudah Baik, Tapi Tetap Diminta Gaspol di Akhir Tahun

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menilai realisasi serapan belanja Pemprov Jabar sebesar 72,67 persen pada APBD 2025 hingga November ini tergolong baik dan masih on the track.

Menurutnya, capaian tersebut masih bisa meningkat signifikan menjelang akhir tahun, seiring banyaknya proyek yang belum dibayar karena menunggu termin atau jatuh tempo penyelesaian pekerjaan.

“Intinya tidak mungkin seluruh kegiatan atau program itu dibayarkan di awal. Tapi di akhir pekerjaan. Biasanya pekerjaan itu mempunyai batas waktu sampai Desember tanggal 10. Jadi Desember tanggal 10 itu biasanya penagihan yang terakhir,” ujar Ono saat dihubungi INILAH, Rabu 12 November 2025.

Ono optimistis, serapan APBD Jabar akan terus terdorong hingga tutup tahun.

“Menurut saya masih bagus, dibandingkan dengan provinsi lain,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD Jabar tetap akan melakukan pengawasan ketat agar seluruh program yang telah direncanakan dan dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.

“Tidak ada yang mandeg. Kami memastikan seluruh program dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Terkait potensi munculnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun, Ono menyebut hal itu lumrah terjadi, selama nilainya tidak berlebihan. SILPA, kata dia, bahkan diperlukan untuk menjaga kelancaran keuangan daerah di awal tahun berikutnya.

“SILPA ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional rutin di awal tahun, mengantisipasi pendapatan yang bisa saja belum masuk secara penuh. Kalau nol, bagaimana nanti untuk membayar gaji di Januari?” ujarnya.

Ono menekankan, hal utama yang perlu dijaga saat ini adalah bagaimana Pemprov Jabar serta kabupaten/kota mampu menyerap anggaran secara maksimal, sesuai arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Karena prinsipnya APBD diserap sesuai timeline. Itu bisa menggerakkan ekonomi. Tapi sekali lagi, penyerapan APBD Jabar masih relevan dengan proyek yang masih berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti instruksi Kemenkeu dengan menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah.

“Saat ini kami tengah menyiapkan Satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap minggu. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal, sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah,” ujar Herman, Selasa 11 November 2025 lalu.

Menurutnya, terdapat empat penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yaitu government spending (belanja pemerintah), consumption (konsumsi masyarakat), investment (investasi), dan export-import (ekspor-impor).