DPRD Kab Cirebon Diminta Audit SKPD Penghasil PAD, Banyak yang Menguap?

INILAH, Cirebon - Staf ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pemkab Cirebon, Abraham Muhamad meradang. Mantan Kadishub yang terkenal vokal itu meminta semua DPRD Kabupaten Cirebon, melakukan audit kepada SKPD yang menghasilkan PAD. Ada apa? 

Abraham curiga, banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, namun menguap tidak jelas dan diduga masuk  kantong-kantong oknum pejabat.

"Sudah bukan rahasia umum lagi. Semua SKPD yang menghasilkan PAD selalu mengaku rugi. Atau dalam laporannya selalu kecil menghasilkan PAD. Padahal kenyataannya, mana ada SKPD yang mengahasilkan PAD itu bisa rugi," kata Abraham, Senin (20/7/2020).

Menurut Abraham, banyaknya dugaan penguapan PAD, karena selama ini Pemkab Cirebon tidak melakukan perizinan satu pintu. Harusnya, semua perizinan yang nantinya menghasilkan PAD, ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. Padahal, gedung dan fasilitas lainnya sudah dibangun, sehingga tidak ada alasan lagi.

"Esensial keterkaitan dengan PAD, motornya ada di BAPEDA. Tapi semua itu forosnya ada di DPMPTSP. Tapi yang disayangkan, kenapa setiap SKPD yang menghasilkan PAD, seperti tidak rela proses perizinannya dikerjakan dalan satu pintu. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya," jelasnya.

Dia menjelaskan, hampir semua SKPD saat ini menghasilkan PAD. Abraham mencontohkan, Dishub dan  Disperindag bisa menghasilan retribusi dari pengelolaan parkir. Dinas pertanian juga bisa menghasilan PAD dari pembayaran alih fungsi lahan. Sementara Dispenda bisa menghasilkan PAD dari PBB. Justru dengan masih dikuasainya pengurusan izin lewat OPD, banyak kesulitan investor ketika akan mengurus izin. 

"Kalau saja satu pintu melalui DPMPTSP, pengusaha juga akan merasa terbantu. Otomatis PAD kita juga makin bisa dikelola dengan profesional. Kenyataan sekarang, kemana duit PAD yang sangat besar itu. Jangan sampai masuk kekantong pribadilah," jelas Abraham.

Abraham juga menyoroti, semrawutnya pengelolaan keuangan daerah Pemkab Cirebon. Selama ini akunya, PAD yang dihasilkan diduga tidak pernah jelas. Keuangan BUMD dan BLUD, juga rawan penyimpangan. Masalahnya, tidak pernah yang namanya keuangan BUMD dan BLUD dipublikasikan ke publik. Padahal, harusnya laporan keuangan bisa diakses oleh semua masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Keuangan BUMD yaitu PDAM dan BPR, tidak pernah dipublikasikan. Hal itu sama dengan tertutupnya laporan keuangan BLUD yaitu RSUD Waled dan Arjawinangun. Ini yang harus kita rubah. Kalau mereka rugi, tunjukan dimana kerugiannya. Saya tidak percaya,  BUMD dan BLUD pasti untung kok," jelas Abraham.

Abraham menambahkan, yang tidak kalah parah adalah laporan keuangan CSR dari perusahaan-perusahaan yang dikelola BAPPENDA. Selama ini tidak ada laporan lengkap, terkait berapa nilai CSR yang sudah masuk ke BAPPENDA, dan kemana disalurkan. Justru, harusnya BAPPENDA membuka laporan tersebut ke publik, apalagi di era digital yang sudah canggih.

"Masyarakat bisa tahu darimana kalau ada CSR yang nilainya besar. Sudah lama besaran dana CSR itu menjadi pertanyaan publik. Makanya, saya minta kepada dewan, segera bikin pansus untuk mengaudit semua SKPD yang menghasilkan PAD, termasuk audit tuh dana CSR. Siap-siap saja berapa duit yang tidak jelasnya," tukas Abraham. (maman suharman)