Dukung Tukar Guling BIJB Kertajati dan Bandara Husein, Legislator Jabar Minta Peta Jalan Bisnis Dibuka

INILAHKORAN.ID - Wacana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, menuai dukungan bersyarat dari legislatif Jawa Barat.

DPRD Jabar menegaskan, skema tukar guling dengan Bandara Husein tersebut hanya dapat diterima jika pemerintah membuka secara terang rencana bisnis dan masa depan BIJB Kertajati.

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menyatakan, tidak mempersoalkan opsi tukar guling BIJB Kertajati dengan Bandara Husein yang tengah digodok Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar pengalihan aset strategis itu tidak dilakukan tanpa arah yang jelas.

"Enggak apa-apa, asal jelas peta jalannya seperti apa. Grand design tentang Kertajati itu mau diapain? Business plan-nya ke depan gimana," kata Daddy kepada INILAHKORAN.ID, dikutip Minggu, 25 Januari 2026.

Daddy menekankan, BIJB Kertajati bukan proyek kecil yang bisa dilepas tanpa kejelasan konsekuensi jangka panjang. Bandara tersebut dibangun dengan visi besar dan telah menyedot anggaran daerah dalam jumlah signifikan.

"Kan kita juga butuh tahu, kita melepas aset 1.040 hektare," ucapnya.

Menurutnya, luas lahan BIJB Kertajati yang mencapai 1.040 hektare merupakan aset strategis bernilai tinggi. Karena itu, pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura II harus menjelaskan secara gamblang arah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut ke depan.

"Mau diapain itu bandara. 1.040 hektare itu enggak main-main. Itu luas banget. Itu saja sih kalau dari kami mah prinsipnya," katanya.

Ia juga menyoroti minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam isu strategis ini. Padahal, DPRD memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan daerah.

"Tapi yang pasti, sampai hari ini belum ada pembicaraan sama sekali," ungkapnya.

Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui bahwa opsi tukar guling BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara tak lepas dari pertimbangan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai kondisi fiskal Jawa Barat berada dalam tekanan berat.

Menurut Dedi, pemerintah pusat mencermati adanya anomali fiskal dalam pengelolaan BIJB Kertajati. Setiap tahun, APBD Jawa Barat harus menanggung biaya operasional bandara yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mampu mandiri secara finansial.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat. Di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” tuturnya.

Ironisnya, kata Dedi, penghentian subsidi operasional justru berpotensi membuat BIJB Kertajati lumpuh total karena tak memiliki sokongan biaya dasar untuk bertahan.

Dedi juga mengungkapkan kejanggalan dalam kebijakan transportasi nasional yang secara tidak langsung menggerus peluang hidup BIJB Kertajati. Upaya mendorong penerbangan ke Majalengka dinilainya berbenturan dengan kebijakan lain yang justru membuka kembali akses transportasi pesaing.

“Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati. Tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Dedi, memaksa Pemprov Jabar untuk berpikir rasional dan strategis, bukan sekadar mempertahankan proyek prestisius yang secara bisnis belum menjanjikan.

Dalam konteks itulah, Dedi mengaku mengajukan gagasan pengalihan fungsi kawasan BIJB Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan itu disebut mendapat respons serius dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kan logikanya enggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Gagasan tersebut bahkan berkembang lebih jauh. Presiden Prabowo, lanjut Dedi, memiliki visi menjadikan Kertajati sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara.

“Nah, ini mendapat respon presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati, menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujarnya.

Sebagai jalan keluar, Pemprov Jabar mengajukan skema tukar guling aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara. Dedi menegaskan, skema ini bukan penjualan saham maupun pelepasan aset daerah ke pihak swasta.

“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar. Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov. Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Jika skema tersebut terealisasi, Pemprov Jabar akan fokus memperkuat dan memodernisasi Bandara Husein Sastranegara yang dinilai memiliki pasar jelas dan waktu pemulihan jauh lebih cepat.

“Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Nah, kan enggak usah lama tuh waktunya. Kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah dan sehingga dalam waktu enggak terlalu lama, pasti ramai,” katanya.

Soal keseimbangan nilai aset, Dedi menilai mekanismenya relatif sederhana karena sama-sama merupakan aset pemerintah.

“Kan tinggal dihitung. Kan Bandung juga beda nilainya. Itu tinggal dihitung di appraisal aja gampang. Kan sama-sama pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Namun, sinyal ketertarikan disebut sudah terlihat.

“Saya nunggu dari pusat. Dan tetapi dari Sesneg sudah kelihatan sangat (tertarik). Waktu itu sudah meminta saya untuk bertemu salah satu direktur,” ungkapnya.