Tukar Guling BIJB Kertajati dan Husein Mulai Dikunci, Pemprov Jabar Dalami Opsi Teknis

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mulai menempatkan wacana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara sebagai opsi kebijakan yang dibahas secara serius. 

Langkah Pemprov Jabar itu muncul di tengah tekanan fiskal yang terus membebani APBD Jabar akibat operasional BIJB Kertajati yang belum berjalan optimal.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset BIJB Kertajati. Hal itu dilakukan seiring kebutuhan mencari formulasi kebijakan yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi keuangan daerah maupun pengembangan wilayah.

Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan menyatakan, pembahasan tukar guling saat ini masih berada pada tahap pendalaman teknis. Meski belum mengarah pada keputusan final, kajian telah dilakukan secara lintas sektor di lingkungan Pemprov Jabar.

"Teknisnya masih kita dalami bersama lintas perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Biro BIA, Biro Hukum sehubungan menyangkut aset, investasi dan pengembangan wilayah ke depan sesuai rencana pembangunan daerah dan nasional," ujar Deny, Senin 26 Januari 2026.

Deny menegaskan, wacana tersebut tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif daerah. Pemerintah pusat juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan kawasan Kertajati, yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar.

"Hal tersebut juga sedang menjadi konsen pusat, dimana Bappenas sedang mendorong akselerasi masterplan pengembangan daerah Kertajati," ucapnya.

Menurut Deny, keseriusan Pemprov Jabar tercermin dari arah pembahasan yang kini mulai mengerucut pada penguncian opsi teknis. Artinya, diskusi tidak lagi sebatas wacana konseptual, tetapi mulai diarahkan pada skema yang memungkinkan untuk direalisasikan.

"Sedang dipastikan opsi teknisnya, secara serius lintas institusi agar terealisasikan baik," katanya.

Langkah tersebut dinilai krusial, mengingat BIJB Kertajati selama ini membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil dari APBD Jabar. Setiap opsi kebijakan harus dihitung secara cermat, mencakup aspek fiskal, tata kelola aset, tata ruang, hingga dampaknya terhadap pengembangan wilayah jangka panjang.

Terkait pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sempat mengilustrasikan skema tukar guling BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kemungkinan keterlibatan PT Dirgantara Indonesia, Deny membenarkan gambaran tersebut menjadi salah satu ilustrasi awal dalam proses diskusi.

Namun, ia menekankan bahwa tahapan krusial berikutnya adalah penilaian aset (appraisal). Proses ini akan menjadi dasar penentuan kelayakan tukar guling, baik dari sisi nilai ekonomi, kepastian hukum, maupun kepentingan strategis Jawa Barat ke depan.

"Ilustrasinya seperti itu, tentunya ada proses appraisal/penilaian. Kita update di awal Februari ya," tandasnya.