Gibran di Tengah Tekanan Politik: Tarik Ulur Niat Mundur

Oleh: Yuliantono

Langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah polemik keabsahan ijazah dan menguatnya dinamika politik di parlemen, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kabar tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). 

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi perhatian di tengah berbagai persoalan yang membayangi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo, seperti dikutip dari ANTARA.

Pernyataan itu segera memunculkan tanda tanya mengenai kelanjutan posisi Gibran di pemerintahan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan, persoalan tersebut belum berhenti pada wacana pengunduran diri.

Gibran akhirnya buka suara. Dia menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang berkembang. Namun, dia berharap persoalan tersebut tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). 

Dalam keterangannya, Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa pagi. Dia menyebut Presiden telah memberikan banyak saran dan masukan untuk menghadapi persoalan yang tengah berkembang.

"Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," katanya.

Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, lanjut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," katanya.

Gibran menyatakan akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau S1. Dia juga berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Langkah tersebut memperlihatkan, di tengah niat mundur yang telah disampaikan, Gibran masih ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya. Proses hukum menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk menjawab polemik yang selama ini membayangi posisinya.

Sementara itu, Prasetyo Hadi meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

Meski niat pengunduran diri telah disampaikan, roda pemerintahan disebut tetap berjalan seperti biasa. Prasetyo menegaskan, Gibran masih akan menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, sementara pemerintah tetap berfokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ya, perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas," kata Prasetyo.

Di luar Istana, persoalan yang membayangi Gibran juga bergerak ke ranah politik parlemen. Prasetyo menyatakan, pemerintah menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons polemik ijazah wakil presiden.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan, pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan HMP. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.

Wacana tersebut turut mendapat perhatian sejumlah anggota parlemen. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut penggunaan HMP sedang dipertimbangkan dan difinalisasi. 

Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk merespons persoalan ijazah Gibran.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah melihat pengunduran diri secara sukarela sebagai pilihan yang dinilai lebih baik bagi Gibran dibandingkan kehilangan jabatan akibat konsekuensi hukum.

Menurut Dedi, posisi Gibran saat ini menghadapi tekanan politik yang tidak ringan. Bertahan di tengah persoalan yang berkembang dinilai berpotensi membuat situasi semakin rumit.

"Tekanan yang dihadapi Gibran tentu besar, dan pilihannya akan lebih rumit jika Gibran tidak undur diri. Karena itu, artinya Gibran dipaksa mundur karena konsekuensi hukum. Itu lebih tidak bermartabat," ujar Dedi, Selasa (10/11).

Dia menambahkan, pengunduran diri atas kehendak sendiri berpotensi membuka ruang bagi Prabowo untuk memberikan pengampunan kepada Gibran. Namun, pandangan tersebut merupakan analisis politik yang disampaikan di tengah situasi yang masih berkembang.

Dedi juga menyoroti peta kekuatan politik di DPR yang dinilainya belum menunjukkan dukungan signifikan terhadap Gibran. Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, perhatian politik diperkirakan akan beralih pada sosok yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden.

Sejumlah nama mulai disebut dalam perkiraan tersebut. Dedi menyebut Soedaryono dan Sugiono sebagai figur yang berpotensi dipertimbangkan dari kalangan Gerindra. 

Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga masuk dalam pandangannya. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai memiliki peluang karena kedekatan dan kepercayaan Prabowo terhadap dirinya.

Namun, seluruh kemungkinan tersebut masih sebatas analisis politik. Belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran maupun sosok yang akan menggantikannya.

Sementara itu, pada hari yang sama, Gibran tetap terlihat mendampingi Prabowo dalam Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta. Keduanya berjalan berdampingan menjelang seremoni.

Putusan Final

Persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam sengketa tata usaha negara terkait surat penyetaraan pendidikannya. 

Putusan tersebut dinyatakan final dan mengharuskan kementerian terkait mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada Agustus 2019.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Menurutnya, putusan MA bersifat final sehingga harus dilaksanakan oleh pihak yang menjadi tergugat dalam perkara.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan, perkara tersebut berawal dari kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan sekaligus membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan kementerian mencabut dokumen tersebut.

Hal yang menjadi perhatian adalah pemberlakuan putusan secara surut atau ex tunc. Dengan prinsip tersebut, pembatalan dinyatakan berlaku sejak surat keterangan diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan dibacakan.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujar Yusril.

Menurut Yusril, MA tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Pertimbangannya, persoalan itu dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan kontestan lain dalam pemilihan presiden, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam proses hukum tersebut, Gibran bukan pihak tergugat intervensi. Pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan MA tersebut.

Di sisi lain, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan menempuh peninjauan kembali (PK) dan akan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Pelaksanaan putusan tersebut juga berpotensi memengaruhi perkara lain yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Yusril menjelaskan, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan yang menjadi objek gugatan, objek sengketa dalam perkara PTUN yang sedang berlangsung tidak lagi ada.

Dalam perkara di PTUN itu, Gibran berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan MA menjadi salah satu hal yang menentukan kelanjutan proses hukum tersebut.

Meski demikian, Yusril menegaskan, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selanjutnya diserahkan kepada Gibran. Di tengah polemik dokumen pendidikan yang terus menjadi perhatian publik, pelaksanaan putusan MA kini menjadi tahapan penting yang ditunggu. (gin)