Salib Merah Mengusung Jerit Tanah Papua

Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung untuk kembali mengingatkan negara tentang pekerjaan rumah yang belum tuntas. 

Di depan Gedung DPRD Jawa Barat, belasan mahasiswa membawa suara tentang hak asasi manusia (HAM), kebebasan demokrasi, intoleransi, hingga perlindungan masyarakat adat.

Bukan sekadar menyampaikan protes, mereka mendesak pemerintah mengubah cara pandang dalam menangani berbagai persoalan sosial. Negara dinilai tidak cukup hanya hadir ketika konflik pecah atau pelanggaran terjadi. Upaya pencegahan semestinya menjadi bagian utama dari perlindungan masyarakat.

Desakan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (10/11). Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian PMKRI, mulai dari penanganan konflik di Karubaga, kebebasan demokrasi, revisi Undang-Undang Partai Politik, pelanggaran HAM di Papua, hingga maraknya intoleransi di Jawa Barat.

Ketua Umum PMKRI Cabang Bandung Bertrand Sareng Orinbao menilai, selama ini pemerintah masih cenderung bergerak setelah persoalan muncul. Pola tersebut dianggap belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat, terlebih ketika dampak konflik dan pelanggaran telah meluas.

Menurutnya, langkah preventif harus diperkuat agar persoalan tidak terus berulang. Kehadiran negara semestinya tidak sebatas melakukan penindakan, tetapi juga memastikan ruang hidup masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman.

Sorotan terhadap demokrasi menjadi salah satu pesan penting dalam aksi tersebut. PMKRI menilai kebebasan menyampaikan pendapat masih menghadapi tantangan. Hak demokrasi memang dijamin negara, tetapi pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang aman bagi masyarakat sipil.

Kasus Andri Yunus menjadi salah satu contoh yang disampaikan Bertrand. Dia memandang persoalan tersebut tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan dengan jaminan kebebasan bagi aktivis dan kalangan media dalam menyampaikan kritik.

"Kasusnya Andri Yunus adalah sebagai bentuk pembungkaman besar yang dilakukan oleh negara, bukan saja dampaknya terhadap Andri Yunus sebagai seorang individu, tetapi dampaknya adalah kepada seluruh masyarakat sipil, khususnya kepada aktivis dan teman-teman media," kata Bertrand di sela aksi.

PMKRI Bandung juga menyoroti sistem kepartaian yang dinilai perlu dibenahi. Mereka mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar partai benar-benar menjadi saluran aspirasi masyarakat, bukan sekadar ruang bagi kepentingan elite.

Bertrand mencontohkan sikap wakil rakyat di DPRD Jawa Barat yang menurutnya lebih mendengarkan arahan pimpinan partai dibandingkan aspirasi masyarakat sipil. Kondisi tersebut dianggap mencederai semangat keterwakilan dalam demokrasi. (yuliantono/gin)