Hilman Wiranata Dorong Pemkot Tasikmalaya Ambil Terobosan Atasi Persoalan Fiskal

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata meminta Pemkot Tasikmalaya segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan fiskal yang saat ini dihadapi daerah. 

Menurutnya, berbagai persoalan keuangan yang menumpuk berpotensi menimbulkan dampak lebih besar jika tidak segera diselesaikan.

Hilman menjelaskan, kondisi fiskal Kota Tasikmalaya merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan, mulai dari kurang bayar tahun anggaran 2025, penghentian bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, defisit anggaran, hingga kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang belum diselesaikan selama beberapa tahun.

"Kondisi fiskal yang ada merupakan akumulasi dari semua kekurangan. Ini membutuhkan solusi yang betul-betul komprehensif karena berkaitan dengan arus fiskal yang disinyalir ke depan akan mengalami kekurangan yang lebih besar," kata Hilman.

Dia menegaskan, persoalan tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, jika tidak ada kesamaan langkah dalam mencari solusi, maka persoalan baru akan terus bermunculan.

Sebagai langkah awal, Hilman mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi.

"Saya yakin ketika PAD dioptimalkan, hasilnya akan memberikan sumbangsih yang cukup signifikan untuk menutupi kekurangan yang ada. Kebocoran-kebocoran juga harus diperbaiki karena itu sudah menjadi rahasia umum, tetapi sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar matang," ujarnya, Kamis, (25/6/2026).

Selain optimalisasi PAD, Hilman juga membuka kemungkinan penggunaan skema pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif penyelamatan fiskal. Meski demikian, dia menilai opsi tersebut merupakan langkah yang berat dan harus dikaji secara matang bersama seluruh pihak.

"Pinjaman itu memang hal terpahit. Tapi semuanya harus membuka diri terhadap berbagai kemungkinan solusi. Mau pinjaman atau langkah lainnya, kita bicarakan bersama," katanya.

Hilman mengingatkan, pemerintah daerah perlu berani mengambil terobosan agar persoalan fiskal tidak berkembang menjadi temuan dalam proses perencanaan maupun pemeriksaan oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri.

"Jangan sampai nanti muncul pertanyaan kenapa persoalan ini tidak diantisipasi sejak awal. Kita sudah memprediksi kondisinya, sehingga harus berani mengambil solusi untuk kepentingan masyarakat Kota Tasikmalaya," ujarnya.

Menurut Hilman, kewenangan mengeksekusi kebijakan berada di tangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sementara DPRD siap membahas dan memberikan persetujuan terhadap langkah-langkah yang dinilai menjadi solusi terbaik.

"Yang paling penting bagi saya, bagaimana persoalan ini tidak menjadi catatan tersendiri dari lembaga-lembaga pengawas di kemudian hari," pungkasnya.