HSN, Dedi Mulyadi Minta Anggaran Jabar Harus Prioritaskan Rakyat

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah daerah menekan pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Belanja makan dan minum, kegiatan di hotel, hingga perjalanan dinas menjadi pos pengeluaran yang disorot agar anggaran lebih optimal membiayai kebutuhan dasar warga.

Pesan tersebut disampaikan Dedi bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional, Kamis, (22/10/2026). Dia mengaitkan momentum tersebut dengan semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, pada 22 Oktober 1945.

Menurut Dedi, semangat perjuangan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan harus diteruskan melalui kebijakan anggaran yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan jangka pendek.

“Resolusi jihad hari ini harus bagaimana? Kita tetap beresolusi sebagai penyelenggara negara. Mengelola keuangan negara, keuangannya harus resolusi, berpihak pada kemerdekaan dari agresi kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (22/10/2026).

Dedi menegaskan, anggaran pemerintah daerah semestinya diarahkan untuk membiayai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam penyusunan belanja daerah.

Dia juga meminta pemerintah memperkuat bantuan bagi warga miskin melalui penyediaan akses listrik dan pembangunan rumah layak huni. Di sektor kesehatan, perhatian perlu diberikan pada persoalan gizi buruk, stunting, serta tingginya risiko kematian ibu dan anak yang masih menjadi tantangan di Jawa Barat.

“Belanjanya, utamakan belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan lainnya. Termasuk memasang jaringan listrik untuk warga miskin, membangun rumah rakyat miskin,” ucapnya.

Menurutnya, penataan belanja menjadi langkah penting untuk memastikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengeluaran yang tidak sebanding dengan manfaatnya perlu dikendalikan agar anggaran tersedia dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.

“Ini tentunya upaya untuk menata kemampuan keuangan pemerintah daerah agar selaras dengan Resolusi Jihad,” katanya.

Dedi pun berharap, peringatan Hari Santri Nasional tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan perjuangan melalui pendidikan dan pembentukan karakter.

“Semoga jihad hari ini adalah jihad mencerdaskan pikiran, jihad menjernihkan hati, sehingga bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang tegak, bukan bangsa yang terhegemoni,” pungkasnya.