Informasi Iwa Minta Rp1 Miliar, Emil: Kita Lihat Follow Up Aspek Hukum
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait kesaksian Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung,
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait kesaksian Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).
Pada kesempatan itu disebutkan Sekda Jabar Iwa Karniwa meminta Rp1 miliar untuk pengurusan izin Meikarta.
Ridwan mengaku sudah mengetahu berita tentang kesaksian Neneng tersebut. Dia merasa perlu menghormati proses persidangan.
"Kalau terungkap ada informasi seperti itu berarti ya kita lihat follow up dari aspek hukumnya. Kita kedepankan azas praduga tak bersalah kan baru satu pihak menyampaikan informasi. Tentu harus dikonfirmasi,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/1/2019).
Terkait hal ini, Ridwan Kamil pun mengaku sudah mendapat konfirmasi langsung dari Iwa. Di mana berdasarkan pengakuan Iwa, tidak pernah mengikuti urusan Meikarta yang dibahas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar. “Merasa tidak pernah ikut urusan BKPRD,” ucap Emil.
Dia juga memastikan bahwa pada saat pembahasan 2017 lalu, Iwa tidak memiliki kewenangan apapun yang bisa membuat rekomendasi perizinan Meikarta berubah.
“Enggak ada, itu kan gubernur, gubernur memberikan kewenangan, kewenangannya dulu ke Wagub kalau urusan perizinan,” katanya.
Pihaknya meminta agar urusan ini semua pihak mengedepankan nilai dan proses hukum. Dirinya juga meminta media untuk mengabarkan apa adanya sesuai fakta hukum.
Menurut dia, dugaan Iwa meminta Rp1 miliar pun baru berasal dari kesaksian Neneng yang bahkan tak melihatnya secara langsung saat kejadian. Menurutnya keliru jika berbekal informasi tersebut kemudian menjadi kesimpulan bahwa Iwa menerima.
“Kalau saya denger juga kan masih katanya bukan kesaksian langsung. Saya kira kita harus menghormati hak hukum dari siapapun yang disebut namanya untuk tidak dilakukan hal yang merugikan nama baiknya,” paparnya.
Editor : inilahkoran
