Jalan Khusus Tambang Bogor Belum Terwujud pada 2026, DPRD Jabar Desak Proyek Dilanjut

INILAHKORAN.ID – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Samsul Hidayat menegaskan pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor harus tetap direalisasikan meski belum dapat terwujud pada 2026.

Menurut Samsul, jalan khusus tambang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan lalu lintas truk pengangkut material tambang yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Karena itu, rencana pembangunan tersebut perlu dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil kajian akademis dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan.

Samsul menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menganggarkan sekitar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan khusus tambang. Namun, rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menyetujui penetapan lokasi (penlok).

"Tidak ada pilihan lain, jalan khusus tambang harus terwujud karena itu solusi atas permasalahan selama ini. Kami masih menunggu kajian akademisi yang paripurna dan evaluasi atas permasalahan selama ini," ujar Samsul kepada wartawan di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (20/10/2026).

DPRD Jabar Evaluasi Aktivitas Pertambangan

Samsul menjelaskan, DPRD Jawa Barat telah membentuk panitia khusus (pansus) tambang untuk mengkaji aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor maupun daerah lain di Jawa Barat.

Hasil pembahasan pansus tersebut, kata dia, mencakup dukungan terhadap pembangunan jalan khusus tambang sekaligus perlunya evaluasi terhadap usaha pertambangan yang beroperasi.

Menurut Samsul, persoalan pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh. Di satu sisi, kegiatan tersebut menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, aktivitas tambang juga menimbulkan dampak yang dikeluhkan warga, terutama akibat lalu lintas truk pengangkut material.

"Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, usaha tambang harus kita evaluasi untung ruginya jika terus beroperasi. Lalu, yang banyak menguntungkan atau feasible dan lebih peduli lingkungan, maka kita akan dorong agar izin operasionalnya diaktifkan," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Material Tambang Bogor Dibutuhkan untuk Pembangunan

Di sisi lain, Samsul menyoroti pentingnya material tambang asal Kabupaten Bogor bagi pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Menurutnya, sejumlah proyek strategis nasional membutuhkan pasokan material dari wilayah tersebut. Ia menyebut kualitas material tambang Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor yang membuatnya dibutuhkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan.

"Banyak proyek strategis nasional yang terganggu keberlangsungan pembangunannya karena ketiadaan bahan baku material dari usaha tambang yang berasal dari Kabupaten Bogor, yang memang memiliki kualitas sangat baik," lanjutnya.

Karena itu, Samsul menilai penyelesaian persoalan pertambangan perlu dilakukan melalui keseimbangan antara kebutuhan material pembangunan, kepentingan ekonomi masyarakat, kelancaran lalu lintas, dan perlindungan lingkungan.

Pembangunan jalan khusus tambang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi dampak aktivitas angkutan tambang terhadap masyarakat, sementara evaluasi perizinan diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.