Baru 44 Desa Terima Bantuan Jalan Provinsi, Lukman Hakim Soroti Lambannya Realisasi
Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Cirebon masih menghadapi kendala. Bantuan pembangunan yang bersumber dari Pemprov Jabar baru terealisasi di 44 desa.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Cirebon masih menghadapi kendala. Hingga November 2026, bantuan pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari Pemprov Jabar baru terealisasi di 44 desa.
Kondisi tersebut mendapat sorotan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Lukman Hakim. Dia menilai realisasi program bantuan provinsi tersebut belum sebanding dengan kebutuhan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cirebon yang memiliki 412 desa dan 22 kelurahan.
Lukman mengungkapkan, dari ratusan desa dan kelurahan yang ada, baru sebagian kecil yang memperoleh realisasi bantuan pembangunan jalan lingkungan pada tahun ini.
"Untuk tahun ini saja, dari 412 desa dan 22 kelurahan, baru 44 desa yang terealisasi. Artinya, program dari provinsi masih belum maksimal," ujarnya, Rabu 18 November 2026.
Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Terlebih, pengajuan bantuan oleh pemerintah desa harus melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga diperlukan sinkronisasi agar usulan pembangunan dapat terakomodasi.
Di tengah terbatasnya bantuan provinsi, Lukman memastikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah.
Dia menyebut, pada tahun 2027 Pemkab Cirebon telah menyiapkan anggaran sekitar Rp235 miliar yang bersumber dari APBD murni untuk penanganan jalan kabupaten.
"Pemkab tetap berusaha dan berkomitmen. Tahun 2027 kita menganggarkan kurang lebih Rp235 miliar untuk penanganan jalan," katanya.
Meski demikian, kebutuhan penanganan jalan masih cukup besar. Menurut Lukman, kerusakan infrastruktur yang tidak segera ditangani berpotensi semakin parah. Jalan dengan kondisi rusak ringan dapat berkembang menjadi rusak sedang hingga berat apabila terus dibiarkan.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Cirebon juga telah beberapa kali mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum terdapat kepastian mengenai besaran bantuan yang akan diterima.
Lukman berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan wacana pengembalian skema transfer ke daerah pada 2027 atau 2028. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menggantungkan pembangunan pada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Kita tentu berharap ada dukungan dari pemerintah pusat. Tetapi kita juga tidak bisa hanya bergantung pada harapan. Pemkab harus tetap menjalankan pembangunan sesuai kemampuan anggaran daerah," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

