Belum Sepekan, Sudah 38 Laporan Masuk di Program Angkut ODGJ
Dinsos Jabar mencatat, sebanyak 38 laporan masyarakat terkait keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) telah masuk di fitur Angkut ODGJ.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Jabar mencatat, sebanyak 38 laporan masyarakat terkait keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) telah masuk di fitur Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapawarga.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 laporan telah diverifikasi, sedangkan 28 laporan lainnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan.
Plt Kepala Dinas Sosial Jabar Iis Rostiasih mengatakan, proses tindak lanjut laporan tersebut melibatkan Dinsos dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.
Pasalnya, penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan dengan langsung membawa mereka ke panti sosial, tetapi harus melalui pemeriksaan dan penanganan medis terlebih dahulu.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kadiskominfo Jabar (Adi Komar). Sebenarnya leading sector aplikasinya di Diskominfo. Hanya saja untuk implementasi, verifikasi dan sebagainya, kami bersama Dinkes, khususnya Dinkes dan Dinsos," kata Iis, saat ditemui INILAHKORAN.ID di Kantor Dinsos Jabar, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, setiap laporan yang masuk melalui fitur tersebut harus dilengkapi sejumlah informasi pendukung, mulai dari foto ODGJ hingga identitas dan data keluarga apabila tersedia.
Data keluarga dinilai penting untuk memudahkan proses reunifikasi, atau pemulangan setelah yang bersangkutan menjalani perawatan dan rehabilitasi.
Sementara itu, untuk ODGJ tanpa identitas atau keluarga yang dikenal sebagai Mr X, dokumentasi foto tetap diperlukan sebagai basis pendataan dan penelusuran asal-usul.
Iis menjelaskan, penanganan ODGJ dimulai dari pemeriksaan kesehatan oleh Dinkes kabupaten/kota. Apabila membutuhkan perawatan medis, mereka akan diarahkan ke fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Bahkan, penanganan tidak harus selalu dilakukan di rumah sakit jiwa. Klinik yang memiliki poli jiwa juga dapat memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan pasien.
"Jadi prosesnya ditemukan, ODGJ dirawat dulu. Setelah perawatan, kemudian rehabilitasinya ke kami. Baru nanti di kami diverifikasi untuk direhabilitasi di mana ditempatkan," tuturnya.
Setelah kondisi pasien dinilai membaik, Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk proses rehabilitasi sosial. Namun, keterbatasan daya tampung panti milik Pemprov Jabar, membuat sejumlah calon penerima layanan harus masuk daftar tunggu.
"Di kami masih waiting list. Jadi yang sudah diverifikasi langsung kami masukkan ke waiting list," ujarnya.
Selama kapasitas panti belum tersedia, Dinsos Jabar akan berkoordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota untuk menampung sementara ODGJ yang membutuhkan rehabilitasi.
Khusus ODGJ tanpa identitas yang belakangan diketahui berasal dari provinsi lain, pemerintah akan mengupayakan pemulangan melalui koordinasi antardaerah.
Iis mencontohkan, pihaknya pernah memulangkan seorang Mr. X yang diketahui berasal dari Jawa Timur. Penanganan selanjutnya diserahkan kepada Dinsos Jawa Timur, sebagai daerah yang berkewajiban memberikan pelayanan sosial kepada warga tersebut.
Tiga Panti ODGJ Pemprov Jabar Tampung 160 Orang
Di sisi lain, Iis mengakui kapasitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi ODGJ milik Pemprov Jabar masih terbatas. Saat ini, Pemprov Jabar memiliki tiga unit pelayanan sosial yang menangani ODGJ, yakni Satpel Bina Laras Sakurjaya di Kabupaten Sumedang, Bina Laras Garut, dan Bina Laras Sukabumi. Ketiga fasilitas tersebut saat ini hanya mampu menampung sekitar 160 orang.
Keterbatasan daya tampung, menjadi tantangan tersendiri di tengah kebutuhan pelayanan dan rehabilitasi ODGJ yang terus berjalan. Terlebih, fasilitas pelayanan sosial tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang, akses kesehatan, hingga kenyamanan penerima layanan.
Iis mengatakan, Dinsos Jabar setiap tahun mengusulkan anggaran peningkatan kapasitas pelayanan, termasuk perbaikan dan revitalisasi fasilitas rehabilitasi ODGJ.
Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Komisi V DPRD Jabar, dalam pembahasan kebutuhan anggaran dinas.
"Kami setiap tahun mengusulkan anggaran untuk peningkatan kapasitas klien yang memang perlu ditangani Dinas Sosial. Keterbatasan sarana untuk menampung, kemudian anggaran lainnya, karena mereka bukan hanya ditampung, tetapi juga diberikan layanan pangan, sandang, kenyamanan, dan akses kesehatan," katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi fasilitas Bina Laras di Garut, tepatnya di wilayah Cisurupan, yang masih menggunakan bangunan sewa. Bahkan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran sewa pada tahun ini belum terakomodasi.
"Kami sampaikan dalam rapat terakhir ke Komisi V bahwa setiap tahun kami harus membayar uang sewa, khususnya yang di Garut. Tahun ini belum teranggarkan. Kami sudah sampaikan kebutuhan itu, mudah-mudahan dipenuhi usulan kami, termasuk rehabilitasi atau revitalisasi panti-panti untuk ODGJ," ungkapnya.
Selain Garut, Iis menyoroti belum optimalnya pemanfaatan lahan di Satpel Bina Laras Sakurjaya, Sumedang. Dengan luas lahan yang tersedia, fasilitas tersebut sebenarnya berpotensi menampung hingga 250 orang. Namun, kapasitas bangunan yang tersedia saat ini baru mampu mengakomodasi sekitar 80 orang.
"Di Sakurjaya sebenarnya dengan lahan sekian itu bisa sampai 250, menampung dengan lahan itu. Tapi bangunannya baru bisa mencapai 80," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggagas program Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga. Ini dilakukan untuk memutus praktik saling memindahkan ODGJ antarkabupaten/kota, tanpa kepastian penanganan medis.
Dedi mengatakan, ODGJ masih diwarnai pola pemindahan pasien dari satu daerah ke daerah lain. Alih-alih mendapatkan perawatan, pasien justru berpindah-pindah wilayah hingga akhirnya kembali ke daerah asal.
Editor : Doni Ramdhani

