Kemiskinan Ekstrem di Cimahi Masih Tinggi, Jumlahnya Capai 70.000 Jiwa

INILAHKORAN.ID – Angka kemiskinan ekstrem di Kota Cimahi masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan sepenuhnya bagi pemerintah daerah.

Di tengah pemulihan ekonomi yang berjalan lambat dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, upaya menekan jumlah warga miskin kini menghadapi ujian baru lantaran penerapan sistem pendataan nasional yang jauh lebih ketat, akurat dan tidak lagi mengacu pada data sektoral lama.

Berdasarkan catatan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi, secara internal memang terlihat tren penurunan angka kemiskinan. Namun, Kepala Dinsos Cimahi, Totong Solehudin menegaskan, gambaran sesungguhnya kini harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan instrumen resmi yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.

Ia menjelaskan, aturan ini mewajibkan seluruh daerah di Indonesia menggunakan satu standar data yang sama, sehingga perbandingan dan penanganan bisa lebih tepat sasaran.

"DTSEN ini data tunggal sosial ekonomi nasional dan ini berdasarkan Inpres 4 tahun 2022. Jadi, kalau berbicara sudah Inpres sekarang, wajib satu data. Jadi tidak bisa lagi menggunakan acuan lama yang berbeda-beda tiap instansi," katanya, Selasa (2/6/2026). 

Totong menjelaskan, sistem DTSEN menyusun tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok paling rendah hingga desil 10 yang paling sejahtera.

"Data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui hingga tahun 2025, menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi dan sosial warga di setiap daerah, termasuk Cimahi," imbuhnya.

Dalam standar baru ini, terang Totong, kategori kemiskinan ekstrem hanya mencakup kelompok desil 1 dan desil 2. Hasil pemetaan terbaru menunjukkan, jumlah kepala keluarga yang masuk desil 1 saja sudah mencapai sekitar 23.000 KK, dengan jumlah jiwa mencapai sekitar 70.000 orang. Kelompok inilah yang menjadi prioritas utama intervensi pemerintah saat ini.

"Sekarang yang disebut miskin ekstrem itu hanya desil 1 dan 2. Desil 1 saja sudah ada 23.000 KK, atau sekitar 70.000 jiwa. Inilah kelompok yang benar-benar kami fokuskan penanganannya agar bisa naik taraf kesejahteraannya," bebernya.

Totong menilai, Pemkot Cimahi diklaim tidak tinggal diam. Sebab, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana secara langsung memimpin dan mengarahkan strategi penanganan kemiskinan.

Ia menekankan masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sementara, melainkan harus ditangani dari akar persoalannya.

"Bahkan Pak Wali juga turun langsung ke lapangan. Beliau berpesan, 'Ayo kita selesaikan masalah kemiskinan ini, tapi harus dari akarnya, bukan sekadar menutupi permukaannya saja'," imbuhnya.

Lebih jauh Totong mengungkapkan, kemiskinan di Cimahi tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan terbagi menjadi dua dimensi besar: struktural dan kultural.

Menurutnya, faktor struktural berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, akses ekonomi, dan pendapatan, hal ini dinilai lebih mudah ditangani melalui program pemberdayaan ekonomi.

"Sementara itu, faktor kultural yang menyangkut pola hidup, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan menjadi tantangan yang jauh lebih rumit dan membutuhkan pendekatan berkelanjutan serta edukasi jangka panjang," tandasnya. ***