Atalia Praratya: Dana Filantropi Jangan Hanya untuk Bantuan Konsumtif

INILAHKORAN.ID- Potensi dana filantropi nasional yang mencapai Rp343 triliun dinilai dapat menjadi kekuatan besar untuk memperluas pemberdayaan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Namun, pengelolaannya perlu diarahkan agar tidak berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi Leader to Leader bertema "Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang Mengubah Kepedulian Menjadi Dampak" di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Sabtu (7/11/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), realisasi dana filantropi nasional pada 2026 mencapai Rp343 triliun. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui konsolidasi dan kolaborasi berbagai pihak agar manfaatnya semakin luas.

"Saya melihat bahwa potensi kita ini luar biasa terkait dengan (lembaga) filantropi. Menurut data Kemenag, pada 2026 ini dinyatakan bahwa realisasi dari filantropi mencapai Rp 343 triliun," ungkapnya.

Menurut Atalia, tantangan berikutnya bukan sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi memastikan bantuan mampu mengubah kondisi kehidupan penerima manfaat.

Karena itu, program filantropi perlu bergeser dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian bagi masyarakat kurang mampu.

"Contohnya, yang kita harapkan bukan hanya sesuatu yang sifatnya konsumtif atau langsung habis. Namun, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan kemandirian bagi masyarakat yang kurang mampu," tuturnya.

Atalia menegaskan, penanganan kemiskinan dan persoalan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama. Meski negara memiliki kewajiban memelihara anak yatim, masyarakat miskin, dan anak telantar sebagaimana diamanatkan konstitusi, dukungan lembaga filantropi diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial.

Salah satu kontribusi yang dapat diberikan ialah melalui program beasiswa pendidikan bagi anak yatim. Program tersebut membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menjadi dokter, perawat, dan profesi lainnya.

"Kita tahu banyak sekali yang sudah dilakukan, termasuk salah satunya di Rumah Yatim. Bagaimana anak-anak dihadirkan melalui program beasiswa, misalnya. Sehingga ada yang sudah menjadi dokter, perawat, dan lain sebagainya," katanya.

dana kemaslahatan BPKH Hasilkan Rp270 Miliar per Tahun

Selain potensi filantropi nasional, dana kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga dinilai dapat memperkuat program sosial dan pemberdayaan umat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan mengatakan, dana pokok kemaslahatan yang dikelola saat ini mencapai sekitar Rp4 triliun. Dana tersebut menghasilkan kurang lebih Rp270 miliar setiap tahun yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program bagi kelompok penerima manfaat atau asnaf.

"Ini dana non APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana," katanya.

Indra menjelaskan, pengelolaan dana haji yang bersumber dari jemaah telah diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara itu, dana pokok kemaslahatan dipertahankan sebagai dana abadi umat yang tidak boleh berkurang ataupun mengalami kerugian.

Selama delapan tahun berdiri, total dana umat yang dikelola BPKH disebut telah mencapai hampir Rp2 triliun. Hasil pengembangan dana tersebut diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Jadi Rp 270 miliar setiap tahun menghasilkan efek berganda atau multiplier effect yang luar biasa," kata dia.

Pemanfaatan dana kemaslahatan tersebut telah diwujudkan melalui sejumlah program, termasuk pembangunan kampung haji di Palu dan Sukabumi. Dana umat juga digunakan untuk membangun rumah serta memulihkan infrastruktur permukiman yang terdampak gempa bumi dan tanah longsor.

Indra menyebut, pelaksanaan program tersebut membuka ruang kolaborasi dengan lembaga filantropi. Di Jawa Barat, sejumlah lembaga sosial dan keagamaan telah terlibat dalam upaya memperluas manfaat dana umat.

"Ini sebuah kebanggaan. Umat Islam di Jawa Barat memang terkenal dengan semangat silih wawangi, saling menyebarkan kebaikan, kebermanfaatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya," kata dia.

Rumah Yatim Dorong Integrasi Data Filantropi

Sementara itu, Direktur Rumah Yatim Nugroho B Wismono menekankan pentingnya menyatukan langkah pemerintah dan lembaga filantropi dalam menangani persoalan sosial. Menurutnya, kemiskinan dan ketimpangan akses tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu institusi.

"Permasalahan sosial tentu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Ketika permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh sebagian pihak, pekerjaan tersebut tidak akan tuntas. Oleh karena itu, sinergi ketiga pihak ini harus terus dikembangkan secara maksimal," kata Nugroho.

Ia menjelaskan, Rumah Yatim selama ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Koordinasi tersebut diperkuat melalui penyusunan protokol penyelarasan program dan data antara lembaga zakat dengan pemerintah.

Integrasi data dinilai penting agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan setiap program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Hari ini, Republika turut melakukan koordinasi, sehingga komunitas telah menyatukan data-data tersebut di dalam satu pusat data (data center). Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga zakat untuk bergerak dan membuat program dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial," ujar Nugroho.

Lebih jauh, Nugroho menyoroti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang masih membayangi kehidupan anak-anak yatim. Kondisi tersebut berisiko membuat kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, pemberian akses dan kesempatan yang setara menjadi salah satu strategi untuk mengubah masa depan mereka. Anak-anak yatim tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kesempatan mengembangkan kemampuan agar mampu hidup mandiri.

"Padahal, ketika mereka diberikan akses yang sama dengan orang lain, mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Hal inilah yang kami lakukan di Rumah Yatim. Ketika anak-anak yatim diberikan akses dan kesempatan yang sama, ternyata hasilnya luar biasa," ucapnya.

Upaya pemberdayaan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembangunan 12 sekolah. Tenaga pendidiknya berasal dari anak-anak yatim yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, khususnya di bidang pendidikan.

Nugroho menyebut, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga pendidikan tersebut meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya bahkan tengah mempertimbangkan pembangunan empat sekolah dalam satu tahun.

"Karena itu, kami sedang mempertimbangkan pembangunan empat sekolah dalam satu tahun. Ini menjadi bukti bahwa ketika anak-anak yatim diberikan kesempatan dan akses yang sama, mereka juga mampu membangun dunia yang lebih baik," katanya.

Forum Leader to Leader Hadirkan Berbagai Pemangku Kepentingan

Kepala Republika Perwakilan Jawa Barat Sandy Ferdiana mengatakan, forum Leader to Leader menjadi ruang dialog untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas strategi memperluas dampak sosial.

Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, pimpinan lembaga filantropi, pelaku usaha perjalanan umrah, pengusaha, akademisi, hingga perwakilan BUMN dan institusi lainnya.

"Kami berharap diskusi ini bisa memperluas dampak kebermanfaatan bagi sesama," ujarnya.

Menurut Sandy, keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan melahirkan gagasan dan kerja sama konkret untuk mengoptimalkan potensi dana sosial dan keagamaan.

"Diskusi ini, akan dihadiri dari semua kalangan baik pemerintahan maupun akademisi bahkan hingga BUMN. Harapannya, diskusi ini bisa semakin kaya akan informasi dan mengahasilkan bahasan yang solutif," katanya.

Tidak hanya menghasilkan gagasan, kegiatan tersebut juga disertai aksi sosial berupa pemberian santunan beasiswa pendidikan perguruan tinggi kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Jadi kami tak hanya berdiskusi, tapi langsung aksi nyata memberikan bantuan," pungkasnya.***