Sekda Jabar Minta Dinsos 27 Kabupaten/Kota Benahi Data Perlindungan Sosial

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penerapan perlindungan sosial (Perlinsos) digital di 27 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak kehilangan hak akibat persoalan pendataan maupun administrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, pembenahan sistem pendataan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyaluran perlindungan sosial. Sebab, kesalahan administrasi berpotensi membuat warga yang seharusnya masuk kategori penerima justru tidak tersentuh program bantuan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Herman saat memberikan arahan kepada 27 kepala Dinas Sosial kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital se-Jawa Barat di Plataran Gedung Sate, Kamis (12/11/2026).

Menurut Herman, perlindungan sosial tidak boleh dipandang sebatas urusan birokrasi. Program tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga yang membutuhkan bantuan.

“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ujar Herman.

Ia menilai, optimalisasi Perlinsos juga memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Dengan pendataan yang akurat dan akses terhadap program perlindungan sosial, beban ekonomi masyarakat miskin diharapkan dapat berkurang.

"Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos maka akan menangani setengahnya kemiskinan," ucapnya.

Herman secara khusus menyoroti masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5 sebagai sasaran perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos).

Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan proses pendataan dan administrasi berjalan optimal agar masyarakat dalam kelompok tersebut dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.

"Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi," katanya.

Melalui percepatan Perlinsos Digital, Pemprov Jabar mendorong keseragaman dan optimalisasi pendataan di seluruh daerah. Upaya tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran serta mengurangi risiko warga yang berhak justru terlewat dari pendataan.***