Diskarmat KBB Hadapi Krisis Armada dan Kekurangan Personel

INILAHKORAN.ID - Sektor pelayanan publik dan mitigasi bencana di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berada dalam status darurat yang mengkhawatirkan. 

Di tengah luasnya wilayah administratif serta tingginya kerentanan terhadap bencana kebakaran dan kedaruratan lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) KBB terpaksa harus berjibaku dengan keterbatasan fasilitas yang sangat akut. 

Krisis menahun ini mencakup minimnya sarana dan prasarana (sarpras), armada operasional yang memprihatinkan, hingga defisit sumber daya manusia (SDM) yang jauh dari standar ideal pelayanan minimal.

Kepala Diskarmat KBB Siti Aminah Anshoriah mengungkapkan, kondisi armada kendaraan pemadam yang dioperasikan di lapangan saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. 

"Sebagian besar unit kendaraan yang diandalkan untuk menjinakkan si jago merah bukanlah armada pengadaan baru yang prima, melainkan unit limpahan atau pindahan dari wilayah Kota Baru," kata Siti, Jumat (13/11/2026).

Siti menyebut, kendaraan-kendaraan eksisting tersebut dipaksakan untuk terus beroperasi semata-mata karena jumlah personel yang ada tidak mengalami penambahan yang signifikan untuk mengimbangi beban kerja di lapangan.

"Meskipun pada tahun 2022 sempat ada angin segar berupa penambahan 3 unit kendaraan baru yang terdiri atas 2 unit Fire Truck, 1 unit Rescue, dan 1 unit Water Supply untuk suplai air, tapi jumlah tersebut bagaikan setetes air di tengah padang pasir," ucapnya.

Lebih jauh Siti menerangkan, pemerintah setempat memang sempat mendatangkan unit kendaraan berukuran kecil berkapasitas 1.000 liter yang ditempatkan khusus di wilayah Parongpong guna menjangkau akses jalan-jalan lingkungan yang sempit. 

Kendati demikian, kapasitas 1.000 liter tersebut dinilai menyimpan kelemahan fatal dalam taktik pemadaman, di mana airnya sangat cepat habis dan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 menit pemakaian dalam situasi pemadaman nyata. 

"Kondisi ini membuat armada kecil tersebut tetap mutlak membutuhkan mobil tangki besar sebagai kendaraan pendukung (backup)," imbuhnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), standar ideal penempatan armada mengamanatkan agar setiap kecamatan memiliki minimal 2 unit kendaraan pemadam kebakaran. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, secara ideal dibutuhkan ketersediaan 36 unit kendaraan pemadam. 

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa saat ini baru tersedia 9 unit armada yang terpaksa harus disebar dan dibagi ke dalam 7 pos sektor saja. 

"Tekanan operasional ini semakin diperparah oleh krisis jumlah sumber daya manusia," katanya.

Siti memaparkan, jumlah personel yang tercatat pada awal masa perekrutan mencapai 168 orang, namun kini jumlahnya terus merosot tajam menjadi 158 orang akibat adanya personel yang memasuki masa pensiun maupun mengundurkan diri (resign).

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar jika dibandingkan dengan ketentuan rasio ideal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

Dalam regulasi itu, terang Siti, rasio ideal pelayanan pemadam kebakaran menetapkan 1 orang personel untuk melayani setiap 5.000 penduduk. 

Dengan jumlah populasi penduduk Kabupaten Bandung Barat yang saat ini telah menyentuh angka sekitar 1,9 juta jiwa, wilayah KBB secara ideal membutuhkan sekitar 300 hingga 350 personel pemadam kebakaran.

"Termasuk keharusan mendirikan pos sektor damkar di setiap kecamatan secara merata guna menjamin aspek keselamatan publik yang optimal," pungkasnya.