Pemkot Bogor Benahi Standar Pelayanan Dinsos, Empat SOP Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian positif dalam berbagai penilaian standar pelayanan harus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan alasan untuk berpuas diri.

"Setiap pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas. Peran serta bapak dan ibu sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan atau input agar regulasi yang disusun dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Harapan saya, kehadiran bapak dan ibu dapat memberikan warna dan kontribusi dalam penyusunan regulasi ini," ungkap Denny kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Denny mengatakan, perkembangan pelayanan publik yang semakin berbasis digital harus diikuti dengan kemudahan dan kecepatan layanan bagi masyarakat.

Karena itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan secara terukur dan tepat sasaran.

"Karena itu, penyusunan SOP perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan secara terukur dan tepat sasaran," terang Denny.

Denny menjelaskan, Pemkot Bogor telah menuntaskan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Tahun 2026. Forum tersebut membahas penyempurnaan SOP dan standar pelayanan.

Dalam forum itu, terdapat empat fokus penyempurnaan SOP yang menjadi perhatian. Pertama, layanan sigap bencana untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons dalam situasi darurat sehingga penanganan bencana dapat terkoordinasi dengan baik.

Kedua, layanan bagi penyandang disabilitas yang menitikberatkan pada akurasi dan sinkronisasi data. Penyempurnaan SOP ini diharapkan dapat mewujudkan layanan inklusif berbasis data yang valid dan terbaru guna mengoptimalkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

"Data penyandang disabilitas harus tervalidasi dan terstruktur agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran," tuturnya.

Ketiga, penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam memberikan pendampingan terhadap permasalahan psikososial. Pada fokus yang sama, Pemkot Bogor juga membahas penertiban tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) agar berjalan transparan dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses verifikasi peserta serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak dalam rangka meningkatkan kualitas verifikasi peserta," pungkasnya.***