Polemik Foto Gibran, Wali Kota Cimahi Ngatiyana Minta ASN Tunggu Instruksi Pusat

INILAHKORAN.ID-Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tidak mengambil keputusan sepihak terkait pemasangan maupun pelepasan foto resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut disampaikan Ngatiyana menyusul polemik pemasangan dan pelepasan foto Wakil Presiden di sejumlah ruang publik serta instansi pemerintahan yang menjadi sorotan masyarakat.

Ngatiyana menegaskan, Pemkot Cimahi akan menunggu dasar hukum maupun instruksi tertulis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah terkait atribut kenegaraan tersebut.

"Hierarki birokrasi dan kepatuhan terhadap komando pusat merupakan harga mati yang harus dipegang teguh oleh setiap pemerintah daerah," kata Ngatiyana, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, sikap tersebut penting untuk menjaga stabilitas birokrasi sekaligus menghindari potensi kegaduhan politik di tingkat lokal yang dapat meresahkan masyarakat.

Terkait keberadaan foto Wakil Presiden di kantor-kantor pemerintahan, Ngatiyana meminta seluruh instansi di bawah naungan Pemkot Cimahi mempertahankan kondisi yang ada saat ini.

"Selama belum ada surat edaran, petunjuk teknis, atau perintah resmi dari kementerian terkait maupun Sekretariat Negara, kami melarang keras adanya inisiatif mandiri untuk menurunkan atau mengganti atribut kenegaraan tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana mengingatkan para pemangku kepentingan dan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak mudah terpengaruh spekulasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial.

Ia memastikan Pemkot Cimahi akan segera menindaklanjuti setiap kebijakan baru apabila instruksi resmi dari pemerintah pusat telah diterbitkan.

"Melalui pendekatan ini, kami berupaya meredam ketegangan sekaligus menunjukkan loyalitas penuh terhadap tata kelola pemerintahan yang berjenjang," pungkasnya.***