Sertifikat Veteran Masih Jadi PR, Ngatiyana: Pemkot Cimahi Kejar Kepastian 

INILAHKORAN.ID - Pemkot Cimahi mengklaim bakal menuntaskan karut-marut persoalan administrasi pertanahan yang selama ini mengganjal hak-hak para veteran. 

Di tengah momentum peringatan Hari Pahlawan, persoalan mengenai kejelasan status hukum sertifikat bagi veteran kembali menjadi sorotan utama yang menuntut langkah taktis dan penyelesaian komprehensif dari jajaran eksekutif daerah.

"Pemerintahan daerah saat ini tidak tinggal diam. Pihaknya tengah mengintensifkan koordinasi lintas sektoral bersama Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi untuk membedah akar permasalahan secara mendalam," kata Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Selasa (10/11/2026).

Ngatiyana menjelaskan, penelusuran ini mencakup audit dokumen-dokumen arsip lama, rekonstruksi riwayat administrasi pertanahan, hingga verifikasi faktual di lapangan demi mendudukkan persoalan secara terang-benderang.

"Pemkot Cimahi terus membantu dan mengupayakan agar persoalan ini bisa segera terselesaikan," jelasnya.

"Mudah-mudahan nantinya dokumen hak tersebut dapat dimiliki oleh para pihak yang berhak, karena negara dan pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan kepada masyarakat, khususnya para pejuang," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPN Kota Cimahi secara resmi menyerahkan sejumlah sertifikat aset milik pemerintahan daerah yang sebelumnya belum mengantongi legalitas hukum tetap. 

Langkah penertiban ini dinilai mendesak untuk menutup celah potensi sengketa hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Meski demikian, sorotan publik tetap tertuju pada urgensi perlindungan hak-hak veteran yang dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah administratif. 

Ngatiyana menegaskan, penyelesaian sengketa atau kejelasan status administrasi bagi kelompok veteran bukan sekadar urusan birokrasi semata, namun bentuk penghormatan nyata atas jasa-jasa historis mereka dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.