Istana Benarkan Gibran Temui Prabowo dan Bahas Niat Mundur dari Wapres

INILAHKORAN.ID - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi, (10/11/2026). Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

​Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo Hadi meluruskan kabar yang beredar mengenai niat mundur Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Niat tersebut disampaikan Gibran untuk merespons dinamika hukum yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

​"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media maupun masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wapres ada pertemuan dengan Bapak Presiden," ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers.

​Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pembicaraan selama 2,5 jam itu, Gibran secara terbuka menyampaikan pertimbangannya untuk mengundurkan diri.

​"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wapres bersama tentunya Bapak Presiden, beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," lanjutnya.

​Istana Buka Suara Soal Isu Penolakan Presiden
​Menanggapi spekulasi yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak mentah-mentah keinginan tersebut, Mensesneg menegaskan informasi itu tidak tepat. Menurutnya, Presiden tidak melakukan penolakan, melainkan memberikan arahan dan saran dalam ruang diskusi yang konstruktif.
​
"Kami ingin meluruskan, tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun dalam diskusi tersebut, Presiden memberikan saran-saran," tegas Prasetyo.

​Selain membahas niat pengunduran diri, Gibran juga menyampaikan permohonan kepada Presiden agar diberikan kesempatan untuk menempuh jalur hukum secara resmi demi membuktikan keabsahan berkas yang dipersoalkan.

​"Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)," pungkas Mensesneg.