Jalur Sepeda Tasikmalaya Mulai Beroperasi, Terganggu Parkir Liar dan PKL

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai mengoperasikan jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan protokol. Namun, pemanfaatan fasilitas penunjang Kota Sehat tersebut dinilai belum optimal karena masih terganggu aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan Parkir Liar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, marka khusus Jalur Sepeda yang membentang dari Jalan dr. Soekardjo, kawasan Taman Kota, pedestrian HZ Mustofa, hingga belokan Jalan Empang menuju Jalan Pemuda masih dimanfaatkan untuk parkir kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, H. Iwan Kurniawan, menjelaskan penyediaan jalur sepeda merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas transportasi yang aman bagi pesepeda.

Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan terkait fasilitas pesepeda dan penyelenggaraan Kota Sehat.

"Tahap awal ini kita sudah menyelesaikan pembuatan jalur sepeda sepanjang satu kilometer lebih. Rencananya pada 2027 mendatang, penambahan rute akan berlanjut, terutama menyisir kawasan HZ Mustofa," ujar Iwan saat ditemui di Tasikmalaya, Rabu (11/11/2026).

Terkait masih ditemukannya pelanggaran fungsi jalur sepeda oleh PKL dan aktivitas parkir, Dishub Kota Tasikmalaya mengaku telah melakukan pengawasan serta memberikan imbauan secara berkala.

Iwan menegaskan, keberadaan jalur sepeda harus dihormati oleh seluruh pengguna jalan. Begitu pula dengan aktivitas perdagangan yang perlu disesuaikan agar tidak mengganggu fasilitas umum.

"Aturan parkir dan jalur sepeda sudah jelas. Mengenai penataan PKL yang menghalangi jalan, kemarin sudah kita tertibkan dan minta disesuaikan lokasinya agar tidak mengganggu hak pesepeda," tegasnya.

Komunitas Pesepeda Kritik Jalur Terlalu Pendek

Di sisi lain, pembangunan jalur sepeda di Kota Tasikmalaya mendapat sejumlah catatan dari komunitas pehobi sepeda setempat.

Rizki (35), warga Kecamatan Tawang, mengapresiasi langkah Pemkot Tasikmalaya menyediakan fasilitas khusus pesepeda. Namun, ia menilai kebijakan tersebut terkesan reaktif dan belum didukung perencanaan jangka panjang yang matang.

"Apresiasi tetap ada. Tapi terkesan pemerintah ini FOMO baru bergerak ketika isu sepeda sedang ramai. Harusnya pemerintah memberi contoh perencanaan jangka panjang yang matang, bukan sekadar menggugurkan kewajiban," kritik Rizki.

Ia juga menyoroti panjang jalur sepeda yang baru mencapai lebih dari satu kilometer. Menurutnya, jarak tersebut belum cukup untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pesepeda ketika melintasi ruas jalan utama.

"Membuat jalur cuma satu kilometer itu terkesan seadanya. Harusnya dijangkau sepanjang rute utama kota yang rawan gesekan lalu lintas. Selain itu, penertiban area publik seperti depan Masjid Agung juga harus konsisten, ada atau tidak ada jalur sepeda, area tersebut memang bukan untuk tempat berjualan," pungkasnya.

Rizki berharap Pemkot Tasikmalaya tidak hanya berfokus pada pembangunan marka jalur sepeda, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Konsistensi penertiban parkir liar dan PKL serta penambahan rute secara bertahap dinilai menjadi bagian penting agar keberadaan jalur sepeda benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.