Karawang Tekankan Netralitas Pilkades Digital

Karawang Tekankan Netralitas Pilkades Digital
NETRAL: Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah tekankan netralitas di Pilkades serentak.(INILAH/NILA KUSUMA)

INILAH, Karawang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menginstruksikan seluruh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, hingga panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades digital serentak yang akan digelar pada Minggu (22/11).

Pilkades serentak tersebut akan berlangsung di 67 desa di Kabupaten Karawang. Instruksi netralitas dikeluarkan untuk memastikan proses pemilihan berjalan demokratis, tertib, aman, jujur, dan berintegritas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan instruksi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades tidak berpihak kepada calon tertentu.

Ia menegaskan, seluruh aparatur pemerintahan desa harus mematuhi arahan Bupati Karawang dan menjaga netralitas selama tahapan pemilihan berlangsung.

"Sesuai arahan Bupati Karawang harus tegak lurus, semua harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades," kata Asep Aang, Kamis (19/11).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Muhamad Syaefulloh, mengatakan kepala desa beserta jajarannya memiliki tanggung jawab mendukung penyelenggaraan Pilkades yang demokratis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Para pemangku kepentingan di tingkat desa juga diminta mengawal seluruh tahapan pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Syaefulloh, kepala desa dan perangkatnya tidak boleh mengambil keputusan maupun melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, ataupun kelompok tertentu.

Netralitas, kata dia, harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata. Jabatan serta kewenangan di lingkungan pemerintahan desa tidak boleh dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat.

"Kepala desa dan perangkatnya serta panitia pemilihan Pilkades harus menjaga netralitas. Kedudukannya di desa tidak boleh digunakan untuk memengaruhi pilihan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, panitia Pilkades di setiap desa diwajibkan bekerja secara mandiri, profesional, netral, dan tidak memihak kepada calon tertentu. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran proses pemilihan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkades.

Syaefulloh menegaskan, komitmen netralitas seluruh pihak akan menjadi perhatian masyarakat selama pelaksanaan pemilihan.

"Pokoknya harus bersikap netral dan itu akan dilihat oleh masyarakat," katanya. (nila kusuma/bsf)


Editor : Inilahkoran