Problematika Program MBG Kabupaten Cirebon: Makanan Basi Datang Berulang Kali

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi momen yang dinanti. Namun di Kabupaten Cirebon makanan berulang kali datang dalam kondisi basi.

Problematika Program MBG Kabupaten Cirebon: Makanan Basi Datang Berulang Kali
BASI: Makanan basi dalam program MBG di Kabupaten Cirebon jadi bahasan utama dalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan evaluasi di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Kamis (19/11).(INILAH/MAMAN SUHARMAN)

Oleh: Maman Suharman

Fenomena itu terjadi di salah satu sekolah. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk menolak kiriman MBG.

Kasus tersebut mencuat dalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Kamis (19/11).

Pertemuan itu membuka kembali sejumlah persoalan yang selama ini membayangi pelaksanaan program, mulai dari kualitas makanan, lemahnya pengawasan, hingga komunikasi antinstansi yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengakui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu kendala utama dalam mengawal program tersebut.

Selama sekitar 13 bulan menjalankan tugas sebagai sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Cirebon, ia mengaku kesulitan membangun komunikasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Upaya pemerintah daerah untuk menggelar pertemuan pun tidak selalu mendapat respons.

"Pengalaman selama menjadi sekda, yang paling sulit itu komunikasi dengan pihak BGN. Saya beberapa kali menggelar rapat, bahkan mengundang Korwil, tetapi tidak pernah datang. Karena itu, kami mencoba menggelar rakor lagi agar bisa saling mengenal dan membangun komunikasi," ujar Hendra.

Bagi pemerintah daerah, persoalan komunikasi bukan sekadar urusan kehadiran dalam rapat. Ketika informasi sulit diperoleh, ruang untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi masalah, hingga mengambil langkah pencegahan menjadi terbatas.

Padahal, MBG melibatkan banyak pihak dan berlangsung setiap hari. Di balik satu porsi makanan yang diterima siswa, ada proses panjang yang harus berjalan dengan baik, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Gangguan pada salah satu tahapan dapat berdampak langsung kepada penerima manfaat.

Persoalan makanan basi menjadi salah satu alarm yang tidak bisa diabaikan. Hendra mengungkapkan, terdapat sekolah yang telah tiga kali menerima makanan dalam kondisi basi dari penyedia layanan yang sama. Teguran sudah disampaikan, tetapi kejadian serupa kembali terulang.

Menerima makanan yang tidak layak bukan pilihan. Namun, menolak kiriman juga berarti program yang seharusnya dinikmati siswa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Ini menjadi persoalan krusial. Prinsip saya, anak-anak harus tetap mendapatkan MBG. Persoalannya harus segera diselesaikan supaya anak-anak bisa kembali menerima makanan sesuai tujuan program. Jangan sampai tujuan MBG justru dikalahkan oleh proses atau prosedur administrasi," kata Hendra.

Pernyataan itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pelaksanaan MBG. Program yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak tidak boleh berhenti hanya karena persoalan administratif atau koordinasi. Namun, keberlanjutan distribusi juga tidak boleh mengorbankan keamanan pangan.

Di titik inilah evaluasi terhadap penyedia layanan menjadi penting. Makanan yang basi bukan sekadar persoalan menu atau selera, melainkan menyangkut keamanan konsumsi dan tanggung jawab terhadap kesehatan siswa.

Hendra meminta BGN dan KPPG segera mencari solusi. Evaluasi terhadap penyedia layanan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang dan sekolah tidak kembali dihadapkan pada dilema menerima atau menolak makanan.

Hendra menyebut komunikasi antara camat dan Koordinator Kecamatan (Korcam) juga belum berjalan optimal. Sejumlah camat mengalami kesulitan menghubungi Korcam ketika ingin membahas pelaksanaan MBG di wilayahnya.

"Koordinasi bukan hanya antara Satgas kabupaten dengan Korwil dan KPPG, tetapi sampai tingkat kecamatan. Korcam juga ketika diundang camat sulit dihubungi, ditelepon tidak diangkat," ungkapnya.

Padahal, kecamatan menjadi salah satu titik penting dalam mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan. Ketika jalur komunikasi tidak berjalan, persoalan yang seharusnya dapat diketahui lebih awal berpotensi terlambat ditangani.

Dalam program yang menyangkut makanan dan kesehatan anak, keterlambatan informasi bisa menjadi persoalan serius. Keluhan sekolah, kondisi distribusi, hingga dugaan pelanggaran standar keamanan pangan seharusnya dapat diteruskan dengan cepat kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Karena itu, penguatan koordinasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan formal. Dibutuhkan mekanisme komunikasi yang jelas, responsif, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk sekolah dan pemerintah kecamatan.

Ratusan dapur, dua personel pengawas Di sisi lain, KPPG Cirebon mengakui koordinasi langsung dengan Satgas MBG Kabupaten Cirebon selama ini belum berjalan optimal.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Cirebon, Erik Diyan Nurdiyansyah, menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan pertama bagi pihaknya untuk bertemu langsung dan membangun komunikasi dengan Satgas MBG tingkat kabupaten.

Saat ini, terdapat 279 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data KPPG, seluruh SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Angka itu menunjukkan besarnya cakupan pelayanan MBG di Kabupaten Cirebon. Namun, banyaknya SPPG yang beroperasi juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat.

Sertifikat laik higiene sanitasi menjadi salah satu persyaratan penting. Meski demikian, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta menjamin seluruh proses pengolahan dan distribusi makanan selalu berjalan tanpa masalah.

Standar keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten setiap hari, bukan hanya dipenuhi saat proses pemeriksaan atau pengurusan dokumen.

Erik meminta seluruh kepala SPPG memperketat pengawasan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

"Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari masuknya bahan baku sampai pendistribusian MBG, harus mengoptimalkan dan memperketat SOP. Bahan baku yang digunakan juga harus berkualitas, baik, dan higienis," katanya. (bsf)


Editor : Inilahkoran