Sebaran Hoaks Hambat Sensus Ekonomi
Beredarnya informasi keliru di media sosial menjadi salah satu kendala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Sensus Ekonomi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Cirebon- Beredarnya informasi keliru di media sosial menjadi salah satu kendala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Sensus Ekonomi.
Isu pendataan yang dikaitkan dengan pajak hingga bantuan sosial membuat sebagian masyarakat enggan memberikan informasi kepada petugas.
Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Eko Apriyanto, mengungkapkan, persoalan kepercayaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sensus. Kondisi tersebut terutama dirasakan ketika petugas mendatangi pelaku usaha untuk melakukan pendataan.
Sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Sementara sebagian lainnya menganggap pendataan tersebut berkaitan dengan peluang mendapatkan bantuan sosial.
“Resistensi masyarakat cukup terasa. Ada yang menganggap pendataan ini berkaitan dengan pajak, sehingga pelaku usaha tidak mau didata. Ada juga yang mengira pendataan ini berkaitan dengan bantuan sosial,” ujar Eko, Kamis (19/11).
Menurutnya, informasi yang tidak benar tersebut dapat mengganggu kelancaran pendataan. Padahal, keterbukaan responden menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang akurat.
Dia menjelaskan, di tengah tantangan tersebut, BPS Kabupaten Cirebon kini mulai memproses data hasil pendataan lapangan. Data yang telah dihimpun tidak langsung diterima begitu saja, tetapi harus melewati serangkaian pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai hasil sensus.
"Tahapan pengolahan meliputi tabulasi, pemeriksaan kewajaran, validasi, hingga konfirmasi ulang kepada responden apabila ditemukan informasi yang perlu dipastikan," ucapnya.
BPS juga membandingkan data hasil pendataan dengan data rutin yang telah dimiliki sebagai bahan pengecekan.
“Jadi kita tidak serta-merta menerima begitu saja. Data yang ada akan dibandingkan dengan data rutin sebagai pembanding, kemudian dilakukan konfirmasi kepada responden apabila diperlukan,” jelasnya.
Dia mengaku, pengawasan terhadap petugas juga dilakukan secara berjenjang. Hasil pekerjaan petugas lapangan diperiksa oleh Pengawas Lapangan (PML), kemudian pekerjaan PML kembali dievaluasi oleh Penanggung Jawab Kecamatan (PJK).
"Jika ditemukan data yang tidak sesuai standar, PJK dapat mengembalikan hasil pekerjaan kepada PML maupun petugas lapangan untuk diperbaiki," ucapnya.
BPS juga mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pendataan. Eko mengakui potensi moral hazard atau tindakan petugas yang tidak sesuai ketentuan tetap harus diwaspadai.
Karena itu, BPS menyediakan mekanisme pengawasan dan pelaporan apabila ditemukan petugas yang bekerja di luar standar operasional prosedur (SOP).
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya moral hazard. Kalau ada petugas yang melakukan sesuatu di luar SOP, tentu ada mekanisme pengawasan dan pelaporan. Jadi, upaya untuk menghasilkan data yang berkualitas memang dilakukan secara berlapis,” imbuhnya. (maman suharman)
Editor : Inilahkoran

