Mahir Teknologi Gagap Ekologi

GEMERLAP klaim transformasi digital sejatinya jangan sampai menutupi implikasi ekologis serius. Fenomena meledaknya jumlah pusat data (data center) menunjukkan ambisi digitalisasi yang mengekspansi ruang-ruang penyangga secara masif.

Soal ledakan jumlah pusat data, dengan Jakarta memegang konsentrasi terbanyak sebesar 107 fasilitas (52,5%) dan Jawa Barat menyumbang 19 lokasi. 

Eksistensi industri ini menghadirkan paradoks: fasilitas serba canggih yang menopang lalu lintas data serta kecerdasan buatan (AI) bertumpu secara vital pada sumber daya alam paling mendasar, yaitu air sebagai sistem pendingin (cooling system).

Ketika ekspansi bergeser dari Jakarta ke wilayah seperti Bekasi, Bogor, hingga Purwakarta, ancaman krisis air tidak lagi menjadi isu lokal, melainkan persoalan ekologis lintas batas (cross-border ecological crisis).

Setidaknya, ada tiga hal yang patut disorot di balik fenomena ini. Yang pertama, kegagalan logika parsial dan pentingnya pendekatan kumulatif.

Kelemahan mendasar dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia adalah kecenderungan menilai dampak proyek secara terisolasi. Penilaian kebutuhan air per satu fasilitas data center mungkin terlihat kecil.

Namun, ketika puluhan fasilitas beroperasi bersamaan dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS)—seperti DAS Citarum dan sistem Waduk Jatiluhur—efek akumulatifnya dapat menguras cadangan air baku kawasan secara signifikan.

Pemerintah harus berani menghentikan pendekatan "per izin proyek" dan beralih ke kalkulasi neraca air regional. Setiap tambahan izin industri digital wajib dihitung bersamaan dengan kebutuhan domestik masyarakat, irigasi pertanian, dan pemeliharaan ekosistem DAS.

Yang kedua soal keadilan ekologis. Langkah penghentian sementara proyek data center berbasis AI milik BDx di Purwakarta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi penanda penting bahwa ada batas toleransi lingkungan yang dilanggar. Ada risiko nyata di sana!

Ketiga, ekspansi data center dan yang Gagap ekologi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kerap dirayakan sebagai keberhasilan modernisasi infrastruktur. Namun, di balik narasi megah kemajuan teknologi dan arus investasi ini, tersimpan sebuah ketimpangan mendasar: kecenderungan pemerintah dan pelaku industri yang masih melihat pembangunan secara parsial dan mengabaikan batas daya dukung lingkungan.

Intinya, transformasi digital tidak boleh dibayar mahal dengan pengorbanan krisis air dan degradasi lingkungan.

Pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh hanya tergiur oleh angka-angka investasi dan statistik kapasitas digital, sembari menutup mata terhadap daya dukung alam yang kian tergerus.

Sudah saatnya regulasi industri digital diintegrasikan secara ketat dengan tata kelola lingkungan hidup yang komprehensif, transparan, dan adil secara ekologis.

Jangan sampai,  kemajuan teknologi yang kita banggakan justru menciptakan bencana sosial-lingkungan di masa depan.***