May Day 2026 Dipusatkan di Monas, Buruh Jabar “Boyong” Aspirasi Langsung ke Presiden

Peta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 pada 1 Mei 2026 mendatang berubah. Buruh Jawa Barat dipastikan tidak menggelar demonstrasi di Gedung Sate,

May Day 2026 Dipusatkan di Monas, Buruh Jabar “Boyong” Aspirasi Langsung ke Presiden
dokumen INILAHKORAN

INILAHKORAN.ID - Peta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 pada 1 Mei 2026 mendatang berubah. Buruh Jawa Barat dipastikan tidak menggelar demonstrasi di Gedung Sate, Kota Bandung, melainkan bergabung dalam konsolidasi nasional di Jakarta.

Aksi akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), yang diprediksi dipadati sekitar 200 ribu buruh dari berbagai daerah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi alasan utama pemusatan aksi, agar tuntutan bisa disampaikan secara langsung.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto menyebut, langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat daya tekan buruh terhadap pemerintah pusat.

"May Day akan berlangsung di Monas bersama kurang lebih 200.000 buruh. Hampir semua serikat pekerja bergabung untuk menyampaikan aspirasi, khususnya mengenai UU Ketenagakerjaan yang baru agar bisa langsung direspon oleh Pak Presiden Prabowo yang dijadwalkan hadir," kata Roy dalam keterangannya, Rabu (29/04/2026).

Selain mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan baru, buruh juga akan menagih komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian aturan hingga batas waktu Oktober 2026. Namun hingga kini, beleid baru yang ditunggu-tunggu belum juga terbit.

"Kami akan mengingatkan soal Putusan MK, itu kan sampai Oktober 2026. Jadi momentum ini, kami akan menyampaikan itu karena demo sebelum pemerintah tidak pernah hadir," ucapnya.

Roy juga menepis anggapan bahwa peringatan May Day selama ini hanya bersifat simbolik tanpa hasil nyata. Ia menilai sejumlah tuntutan buruh tahun lalu telah direspons pemerintah.

Di antaranya, penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional serta penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 terkait pengupahan.

"Marsinah sebagai pahlawan nasional, itu salah satu tuntutan Mayday. Mengenai upah dan memang terbit PP Nomor 49 Tahun 2025. Tapi penghapusan outsourcing informasinya akan di dijawab di tahun ini," katanya.

Pemusatan aksi di Jakarta menandai pergeseran strategi gerakan buruh dari aksi daerah menuju konsolidasi nasional. Dengan jumlah massa besar dan kehadiran langsung Presiden, May Day 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan reformasi kebijakan ketenagakerjaan.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa buruh tidak sekadar turun ke jalan, tetapi mengonsolidasikan kekuatan untuk memastikan tuntutan mereka benar-benar mendapat respons konkret dari pemerintah.***


Editor : JakaPermana