Mendekati Akhir Tahun, Dana Rp1,48 Triliun APBD Kabupaten Cirebon Belum Dibelanjakan

INILAHKORAN, Cirebon - Ada yang mencengangkan ketika membuka laman Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon. Disana terkonfirmasi bahwa Pemkab Cirebon belum membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jumlahnya bikin jantung copot, karena sampai akhir Oktober 2025,  tembus diangka Rp1,48 triliun. Padahal, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah mempercepat belanja daerah.

Dari laman SIPD ini juga mencatat, tingkat realisasi belanja baru menyentuh 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun
Sementara itu, pendapatan daerah justru menunjukkan progres lebih cepat, dengan capaian Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun.

Kondisi ini mengindikasikan ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Imbasnya,  dana publik menumpuk tanpa memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Kondisi tersebut diakui Bupati Cirebon, Imron. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh keterlambatan pengerjaan proyek fisik di sejumlah perangkat daerah.
Salah satunya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

"Dinas ini menjadi sorotan utama karena baru merealisasikan 40,32% dari total pagu Rp289,45 miliar. Ini karena sebagian besar kegiatan konstruksi masih berjalan. Kami sudah instruksikan percepatan agar penyelesaiannya optimal sebelum Desember,” kata Imron, Kamis 13 November 2025.

Selain PUTR lanjutnya, serapan rendah juga terjadi di Dinas Sosial yang bila dikalkulasikan baru mencapai 55,39 persen. Lalu asa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar 55,18 persen serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang baru mencapai 58,69 persen.

"Sementara kinerja yang relatif stabil terlihat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian 66,04 persen, Dinas Lingkungan Hidup 64,95 persen dan Dinas Pertanian 64,23 persen," ucapnya.

Imron menerangkan, lambannya penyerapan anggaran pada triwulan III dan IV disebabkan oleh kerumitan proses administrasi, revisi kegiatan, serta penyesuaian teknis di lapangan. Hal itu karena, percepatan realisasi anggaran membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi yang memperlambat pembangunan.

“Kami tetap optimistis serapan bisa mencapai 90% pada akhir tahun,” akunya.

Merujuk pada hal tesebut bisa disimpulkan, Hingga Oktober 2025, selisih antara pendapatan dan belanja daerah mencapai Rp366,3 miliar. Jika dihitung secara keseluruhan, dana yang belum terserap dari pagu APBD mencapai Rp1,48 triliun. Kondisi ini diperkirakan akan menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun. Inipun terjadi dalam dua tahun terakhir.

Sedangkan dari sisi pendapatan, dana transfer pusat masih menjadi penyumbang terbesar. Ini diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya.
Situasi ini memperlihatkan struktur fiskal Kabupaten Cirebon masih sangat bergantung pada dana pusat, sementara potensi PAD belum tercapai secara maksimal.