DPRD Cirebon Desak BUMD Tingkatkan Kontribusi PAD, Jangan Jadi Beban APBD

INILAHKORAN.ID-Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya kemampuan fiskal daerah, BUMD diminta tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, mengatakan sebagian besar BUMD masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh agar mampu menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

"BUMD harus menghasilkan keuntungan untuk daerah, bukan terus bergantung pada suntikan anggaran," kata Noupel, Senin (3/8/2026).

Penyertaan Modal Harus Berdampak Nyata

Menurut Noupel, kondisi fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas membuat ruang untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD semakin sempit. Karena itu, setiap penyertaan modal harus diarahkan pada pengembangan usaha yang produktif, bukan sekadar menutup biaya operasional perusahaan yang terus merugi.

"Penyertaan modal harus memberikan dampak nyata, bukan hanya mempertahankan perusahaan yang tidak berkembang," ujarnya.

Ia berharap jajaran direksi baru di setiap BUMD mampu menyusun strategi bisnis yang lebih terukur sehingga perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah.

Soroti Kondisi Keuangan Sejumlah BUMD

Noupel juga menyoroti kondisi keuangan beberapa BUMD yang dinilai masih memprihatinkan. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan pegawai, bahkan menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji.

Kondisi tersebut, kata dia, terjadi di antaranya pada PD Pembangunan dan Perumda Farmasi.

"Direksi yang baru harus berani melakukan pembenahan agar BUMD kembali sehat dan mampu memberi kontribusi bagi PAD," ucapnya.

DPRD Akan Panggil Seluruh BUMD

Komisi II DPRD Kota Cirebon berencana memanggil seluruh BUMD dalam waktu dekat untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun agenda tersebut masih menunggu proses pelantikan direksi yang baru.

Selain itu, DPRD juga menyoroti masih adanya BUMD yang dinilai kurang kooperatif dalam menjalin koordinasi dengan legislatif.

"Kalau koordinasi saja sulit dilakukan, bagaimana perbaikannya bisa berjalan dengan baik," ungkap Noupel.

Ia berharap pergantian kepemimpinan di sejumlah BUMD menjadi momentum memperbaiki tata kelola perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Cirebon.***